Pengertian Barang Kiriman – Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan, setiap barang dari luar negeri yang dimasukkan ke dalam negeri diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Pasal ini juga menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta menjadi dasar yuridis bagi pejabat bea […]
Pengertian Barang Kiriman Menurut PMK 96 Tahun 2023 Read More »
Tulisan ini bertujuan memberikan panduan lengkap mengenai PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) dalam impor barang kiriman. Dari pengertian dasar hingga proses pembuatan PIBK, kami akan membahas setiap aspeknya secara rinci. Dengan memahami langkah-langkah yang diperlukan, perusahaan Anda dapat mengoptimalkan proses impor barang kiriman, menghindari kendala hukum, dan meningkatkan efisiensi operasional. Mari kita eksplorasi bersama-sama seluk-beluk
PIBK dalam Impor Barang Kiriman: Panduan Lengkap Read More »
Persyaratan Kepabeanan PJT – Indonesia, dengan tata kelola pemerintah yang dinamis, terus berupaya meningkatkan pengawasan dan efisiensi di bidang kepabeanan. Sebagai respons atas perkembangan industri dan teknologi, Peraturan Menteri Keuangan No. 96 Tahun 2023 (PMK 96/2023) diterbitkan. Definisi Perusahaan Jasa Titipan Menurut PMK 96/2023 Dalam PMK 96/2023, perusahaan jasa titipan (PJT) didefinisikan sebagai penyelenggara pos
Persyaratan Kepabeanan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) Sesuai PMK 96/2023 Read More »
Ketentuan Barang Kiriman – Pembangunan nasional mengandalkan peran penting dan strategis Pos Indonesia dalam era ekonomi digital. Selain sebagai sarana komunikasi dan informasi, Pos Indonesia memiliki peranan krusial dalam lalu lintas barang, terutama dalam era perdagangan internasional yang semakin berkembang pesat. Bukan hanya barang dari dalam negeri yang disalurkan melalui Pos Indonesia, tetapi juga barang dari
Ketentuan Barang Kiriman: Penyelenggara Pos, PPYD, dan PJT Read More »
Ketentuan Pengeluaran Barang Kiriman diatur dalam PER-02/BC/2020 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman. Pengeluaran barang kiriman yang diatur antara lain: pengeluaran dengan PIB, pengeluaran sebagian, pengeluaran untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean Lainnya, dan pengeluaran untuk diekspor kembali. Pengeluaran Barang Kiriman dengan PIB Barang Kiriman bisa dikeluarkan dari Kawasan Pabean
Pengeluaran Barang Kiriman Sesuai PER-02/BC/2020 Read More »
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman atau SKP melakukan penetapan Tarif dan nilai pabean untuk barang kiriman yang wajib membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI). Penetapan Tarif dan nilai pabean dilakukan dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP). Dokumen Dasar Pembayaran Penetapan Tarif Dan Nilai Pabean
Penetapan Tarif Dan Nilai Pabean Barang Kiriman Sesuai PER-02/BC/2020 Read More »
Pemeriksaan pabean Barang Kiriman dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Pemeriksaan pabean barang kiriman meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Penelitian dokumen dilakukan oleh SKP dan/atau Pejabat Bea dan Cukai. Pemeriksaan fisik barang kiriman dilakukan dengan menggunakan alat pemindai elektronik dan/atau oleh Pejabat Bea dan Cukai, pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai tersebut
Pemeriksaan Pabean Barang Kiriman Sesuai PER-02/BC/2020 Read More »
Barang Kiriman E-commerce merupakan Barang Kiriman yang transaksi perdagangannya dilakukan via penyedia Platform Marketplace yang terdaftar di DJBC. Impor Barang Kiriman E-commerce yang nilai pabeannya sampai dengan FOB USD 1,500 bisa menggunakan skema Delivery Duty Paid (DDP). DDP adalah penyertaan bea masuk dan/atau PDRI dalam harga barang yang ada pada Platform Marketpalce. Permohonan Skema Delivery
Pengeluaran Barang Kiriman E-commerce dan Skema Delivery Duty Paid Read More »
Barang Kiriman merupakan barang yang dikirim via Penyelenggara Pos. Barang Kiriman Impor (Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang Kiriman Tertentu) bisa dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai barang impor untuk dipakai setelah Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyampaikan daftar Barang Kiriman dan Barang Kiriman kepada Pejabat yang menangani Barang
Pengeluaran Barang Kiriman Impor Untuk Dipakai menggunakan Consignment Note Read More »
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk merupakan Penyelenggara Pos yang diberi tugas oleh pemerintah untuk memberikan layanan internasional yang diatur dalam Universal Postal Union. Perusahaan Jasa Titipan (PJT) merupakan Penyelenggara Pos yang mempunyai ijin usaha dari instansi terkait untuk melakukan pelayanan surat, dokumen, dan paket sesuai peraturan di bidang pos. Jaminan PJT dan Penyelenggara Pos yang Ditunjuk
Persetujuan Melakukan Kegiatan Kepabeanan Penyelenggara Pos yang Ditunjuk atau PJT Read More »