Dalam praktik perdagangan internasional yang kompleks, sering kali importir menghadapi situasi di mana nilai akhir dari suatu barang belum dapat ditentukan secara pasti pada saat dokumen impor diajukan. Untuk menjembatani hal ini, sistem kepabeanan Indonesia menyediakan mekanisme yang dikenal sebagai Voluntary Declaration Nilai Pabean. Mekanisme ini merupakan deklarasi inisiatif yang dilakukan oleh importir atas perkiraan nilai yang belum dapat diketahui secara pasti atau atas biaya-biaya tertentu yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi namun belum dapat difinalisasi saat pendaftaran pemberitahuan pabean.

Penerapan Voluntary Declaration Nilai Pabean ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment). Selain itu, petunjuk teknis pelaksanaannya diatur secara mendetail dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 12/BC/2023. Memahami substansi dari deklarasi ini sangat krusial bagi pelaku usaha, terutama bagi Importir, Pengusaha Kawasan Bebas (FTZ), maupun Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB), agar terhindar dari sanksi administrasi akibat kesalahan pemberitahuan nilai pabean di kemudian hari.

Mengenal Substansi Voluntary Declaration Nilai Pabean

Secara mendasar, Voluntary Declaration Nilai Pabean adalah instrumen kepatuhan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melaporkan nilai pabean secara jujur meskipun terdapat ketidakpastian harga pada saat barang tiba. Sesuai dengan materi yang diterbitkan oleh Bea Cukai, deklarasi inisiatif ini wajib diberitahukan dan diperkirakan oleh importir ketika terdapat unsur-unsur pembentuk nilai pabean yang belum final.

Mengapa deklarasi ini penting? Dalam penilaian pabean, nilai yang digunakan adalah nilai transaksi. Namun, nilai transaksi tidak hanya terbatas pada harga yang tertera di faktur (invoice). Terdapat biaya-biaya tambahan yang menurut ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) dan regulasi domestik harus dimasukkan ke dalam perhitungan nilai pabean untuk menentukan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Jika biaya-biaya ini belum diketahui jumlah pastinya saat pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB), importir wajib melakukan deklarasi inisiatif.

Substansi dari deklarasi ini mencakup enam kategori utama yang sering menjadi objek pemeriksaan oleh auditor Bea Cukai. Keenam unsur tersebut meliputi:

• Harga Future (Harga komoditas)
• Royalti dan Lisensi
• Proceed (Pendapatan yang diperoleh kembali oleh penjual)
• Assist (Biaya bantuan produksi)
• Biaya Transportasi (Freight)
• Asuransi (Insurance)

Dengan melakukan deklarasi secara proaktif, pelaku usaha menunjukkan itikad baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan pembayaran inisiatif (voluntary payment) setelah nilai sebenarnya diketahui.

Analisis Biaya: Royalti, License, dan Proceed dalam Impor

Salah satu komponen yang paling sering memicu perdebatan dalam audit nilai pabean adalah biaya royalti impor dan lisensi. Berdasarkan ketentuan, royalti adalah biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal ini berkaitan erat dengan barang yang diimpor.

Karakteristik biaya royalti yang masuk dalam cakupan Voluntary Declaration Nilai Pabean antara lain:

• Persyaratan Jual Beli: Pembayaran royalti merupakan syarat agar barang tersebut dapat dibeli oleh importir.
• Berkaitan dengan Barang Impor: Royalti dibayarkan atas penggunaan paten, merek dagang, atau hak cipta yang melekat pada barang yang bersangkutan.
• Ketidakpastian Nilai: Sering kali nilai royalti dihitung berdasarkan persentase penjualan bersih (net sales) di dalam negeri setelah barang laku terjual. Karena volume penjualan belum diketahui saat barang diimpor, maka importir harus melakukan deklarasi inisiatif berupa perkiraan nilai royalti.

Selain royalti, terdapat pula unsur Proceed. Proceed didefinisikan sebagai nilai dari setiap bagian dari pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual. Sama seperti royalti, nilai proceed biasanya baru diketahui setelah barang berpindah tangan ke konsumen akhir atau diproses lebih lanjut, sehingga memerlukan mekanisme deklarasi inisiatif untuk memastikan nilai pabean yang dilaporkan tetap akurat.

Memahami Harga Future dan Assist sebagai Penambah Nilai Transaksi

Unsur lain yang menjadi substansi dalam deklarasi inisiatif adalah harga future. Istilah ini merujuk pada harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas di bursa berjangka. Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini biasanya adalah komoditas global seperti minyak sawit, sereal, atau logam yang harganya fluktuatif dan ditentukan oleh pasar internasional pada tanggal tertentu setelah pengapalan.

Dalam konteks Voluntary Declaration Nilai Pabean, harga future dapat dideklarasikan jika:

1. Terdapat kontrak tertulis antara penjual dan pembeli yang mengatur mekanisme penentuan harga tersebut.
2. Harga final baru dapat diketahui setelah dokumen impor (PIB) didaftarkan.

Selanjutnya, pelaku usaha juga harus memperhatikan biaya assist pabean. Assist adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok oleh pembeli kepada penjual secara gratis atau dengan harga murah untuk digunakan dalam memproduksi barang impor. Contohnya adalah pemberian cetakan (molds), alat, komponen, atau desain teknis oleh importir di Indonesia kepada pabrikan di luar negeri agar barang dapat diproduksi sesuai spesifikasi.

Penyediaan biaya assist ini sering kali tidak muncul dalam invoice pembelian barang jadi, namun secara aturan pabean, nilai assist tersebut harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Jika pada saat impor nilai assist tersebut belum dapat dialokasikan secara pasti ke setiap unit barang, maka importir wajib mencantumkannya dalam formulir deklarasi inisiatif.

Ketentuan Biaya Transportasi (Freight) dan Asuransi

Dalam perhitungan nilai pabean Indonesia yang menggunakan basis CIF (Cost, Insurance, and Freight), unsur asuransi dan freight memegang peranan vital. Namun, dalam situasi tertentu, biaya transportasi dan penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor ke tempat impor di daerah pabean belum dapat dipastikan jumlahnya saat barang tiba.

Kondisi ini sering terjadi pada pengiriman yang menggunakan skema sewa kapal (charter) di mana biaya tambahan seperti demurrage atau biaya keterlambatan bongkar muat mungkin terjadi dan belum terhitung dalam tagihan awal. Jika importir memprediksi akan ada tambahan biaya freight atau asuransi yang belum tertagih saat pendaftaran PIB, maka penggunaan Voluntary Declaration Nilai Pabean menjadi solusi legal agar tidak dianggap melakukan pengecilan nilai pabean (under-declaration).

Kriteria Bukti Nyata dan Data Objektif Terukur dalam Deklarasi

Satu hal yang ditegaskan dalam materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2020 adalah bahwa deklarasi inisiatif tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan tebakan semata. Setiap nilai yang dicantumkan dalam Voluntary Declaration Nilai Pabean harus didasarkan pada:

• Bukti Nyata: Adanya dokumen fisik atau elektronik yang membuktikan adanya transaksi atau kewajiban pembayaran.
• Data Objektif Terukur: Nilai yang dideklarasikan memiliki dasar perhitungan yang jelas, misalnya persentase yang tertuang dalam kontrak royalti atau tarif premi asuransi yang sudah disepakati.

Importir harus memastikan bahwa terdapat kontrak tertulis atau dokumen perjanjian yang mendukung klaim deklarasi tersebut. Tanpa adanya data objektif terukur, Pejabat Bea Cukai memiliki wewenang untuk menolak nilai yang dideklarasikan dan menetapkan nilai pabean berdasarkan metode lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pemberitahuan deklarasi ini dapat dilakukan melalui sistem komputer pelayanan pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), PPFTZ-01 untuk kawasan bebas, atau dokumen PPI TPB untuk tempat penimbunan berikat. Dalam hal sistem belum mengakomodasi fitur tersebut, peraturan membolehkan penggunaan formulir deklarasi inisiatif secara manual sebagai bagian tak terpisahkan dari dokumen pabean.

Kesimpulan

Memahami 6 unsur dalam Voluntary Declaration Nilai Pabean—yakni harga future, royalti, proceed, assist, freight, dan asuransi—adalah langkah preventif yang cerdas bagi setiap importir. Dengan melaporkan perkiraan nilai yang belum final secara transparan berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.04/2020, perusahaan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mengelola risiko bisnis dengan lebih baik, menghindari denda yang memberatkan, dan membangun reputasi sebagai mitra pabean yang patuh.