Cukai

Cukai adalah pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Tarif Ad Valorem: Definisi, Penerapan, dan Keunggulan

Tarif ad valorem adalah tarif pajak yang dikenakan berdasarkan persentase nilai barang atau jasa yang dikenakan pajak. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kepabeanan dan cukai. Menurut OECD Glossary of Statistical Terms, ad valorem adalah pungutan yang dikenakan atas impor dalam persentase nilai yang tetap. World Integrated Trade Solution (WITS) dari World Bank mendefinisikan tarif […]

Tarif Ad Valorem: Definisi, Penerapan, dan Keunggulan Read More »

Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024

Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 26 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera, atau yang dikenal dengan istilah rush handling. Peraturan ini merupakan revisi dari PMK 74/2021 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 29 Mei 2024. Perubahan Ketentuan PMK 26 Tahun 2024 membawa sejumlah perubahan penting, termasuk sanksi administrasi, bentuk

Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024 Read More »

Layanan Rush Handling: Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir

Layanan Rush Handling Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir

Layanan rush handling adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan untuk barang impor tertentu yang memerlukan penanganan cepat. Untuk mendapatkan layanan ini, importir harus menyerahkan jaminan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 74/2021 s.t.d.d PMK 26/2024. Jenis Jaminan Rush Handling Ada tujuh jenis jaminan yang dapat digunakan oleh importir dalam layanan rush handling: Jaminan tunai Jaminan

Layanan Rush Handling: Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir Read More »

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang untuk Produk Hasil Tembakau

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang untuk Produk Hasil Tembakau

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang – Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 203/2017, telah menetapkan regulasi ketat terkait dengan penumpang dan awak sarana pengangkut yang membawa produk hasil tembakau dari luar negeri. Batasan Pembebasan Cukai untuk Produksi Hasil Tembakau Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) PMK 203/2017, barang pribadi penumpang berupa produk hasil tembakau diberikan

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang untuk Produk Hasil Tembakau Read More »

Bravo Bea Cukai Indonesia: Solusi Komunikasi Masyarakat dengan Bea Cukai

Bravo Bea Cukai Indonesia Solusi Komunikasi Masyarakat dengan Bea Cukai

Bravo Bea Cukai Indonesia – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah memperkenalkan Bravo Bea Cukai, sebuah saluran komunikasi yang dirancang untuk memudahkan masyarakat berinteraksi dengan otoritas. Melalui saluran ini, masyarakat dapat menyampaikan pernyataan, meminta penjelasan, atau bahkan mengajukan aduan kepada DJBC. Statistik Komunikasi Menurut Dirjen Bea dan Cukai, Askolani, hingga Maret 2024, telah terjadi

Bravo Bea Cukai Indonesia: Solusi Komunikasi Masyarakat dengan Bea Cukai Read More »

PMK 96 Tahun 2023 – Regulasi Baru Pemerintah Tentang Barang Kiriman Luar Negeri

PMK 96 Tahun 2023 - Regulasi Baru Pemerintah Tentang Barang Kiriman Luar Negeri

Bea Cukai mencatat bahwa 90% barang kiriman luar negeri berasal dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce. Untuk mengatur hal ini, pemerintah menerbitkan aturan tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman melalui PMK Nomor 96 Tahun 2023. Definisi Barang Kiriman Barang kiriman didefinisikan sebagai barang yang dikirim melalui penyelenggara pos

PMK 96 Tahun 2023 – Regulasi Baru Pemerintah Tentang Barang Kiriman Luar Negeri Read More »

Mengurai Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia

Mengurai Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) telah menjadi strategi penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Dalam konteks internasional, istilah KPBPB terkait erat dengan Free Trade Zone (FTZ) yang memiliki peran krusial dalam mengurangi hambatan perdagangan seperti regulasi dan tarif. Definisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Konteks Internasional FTZ secara umum

Mengurai Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia Read More »

Mengenal Lebih Jauh tentang Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)

Mengenal Lebih Jauh tentang Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan daun tembakau selain dari jenis produk tembakau utama seperti sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Definisi resmi HPTL telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Ragam Produk HPTL dan Penjelasannya 1.

Mengenal Lebih Jauh tentang Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) Read More »

Memahami Proses Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dalam Industri Barang Kena Cukai (BKC)

Memahami Proses Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dalam Industri Barang Kena Cukai (BKC)

Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) – Cukai merupakan suatu pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus. Tujuan dari cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran barang yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Di Indonesia, barang-barang yang termasuk dalam kategori Barang Kena Cukai (BKC) antara lain etil alkohol

Memahami Proses Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dalam Industri Barang Kena Cukai (BKC) Read More »

Scroll to Top