djbc
-
Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai: Pengertian, Hak, dan Kewajibannya
Auditee dalam konteks audit kepabeanan dan cukai adalah pihak yang menjadi objek pemeriksaan oleh auditor…
-
Pengajuan Pembebasan Cukai: Persyaratan Baru dengan NPWP dan KSWP
Pengajuan Pembebasan Cukai – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan terus memperbarui kebijakan untuk menjamin kepatuhan…
-
Cara Mengajukan Keberatan atas Penetapan Bea Masuk
Cara Mengajukan Keberatan atas Penetapan Bea Masuk – Penetapan bea masuk bagi barang impor seringkali…
-
Kewenangan Pejabat Bea Cukai dalam Membuka Surat yang Dikirim Lewat Pos
Kewenangan Pejabat Bea Cukai – Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap barang impor dan ekspor, Direktorat…
-
Penghapusan Jalur Kuning oleh DJBC: Apa Implikasinya bagi Proses Impor di Indonesia?
Pada akhir April 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengumumkan penghapusan jalur kuning dalam…
-
PER-4/BC/2024: Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengeluarkan…
-
PMK 96 Tahun 2023 – Ketentuan Impor dan Ekspor Barang Kiriman
Perdagangan internasional di era digital telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama dengan munculnya e-commerce…
-
Penghapusbukuan dalam Kepabeanan dan Cukai Berdasarkan PMK No. 147/2023 dan PER-4/BC/2024
Kementerian Keuangan telah memperbarui ketentuan mengenai penghapusan piutang di bidang kepabeanan dan cukai melalui Peraturan…
-
Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu Sesuai PMK 50 Tahun 2024
Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu – Undang-Undang Kepabeanan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai…
-
Ekstensifikasi Barang Kena Cukai: 7 Alasan Utama yang Mendasarinya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan bahwa pemerintah terus mematangkan rencana ekstensifikasi barang kena…
