pajak

Layanan Rush Handling: Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir

Layanan Rush Handling Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir

Layanan rush handling adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan untuk barang impor tertentu yang memerlukan penanganan cepat. Untuk mendapatkan layanan ini, importir harus menyerahkan jaminan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 74/2021 s.t.d.d PMK 26/2024. Jenis Jaminan Rush Handling Ada tujuh jenis jaminan yang dapat digunakan oleh importir dalam layanan rush handling: Jaminan tunai Jaminan […]

Layanan Rush Handling: Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir Read More »

Perubahan Kebijakan Impor Barang Bawaan Penumpang

Perubahan Kebijakan Impor Barang Bawaan Penumpang

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), telah mengumumkan perubahan signifikan dalam kebijakan impor barang bawaan penumpang. Peraturan Perdagangan (Permendag) 36/2023 yang sebelumnya membatasi impor barang bawaan penumpang, telah resmi dihapuskan melalui Permendag 7/2024. Penghapusan Batasan Impor Barang Bawaan Penumpang Dengan penghapusan ini, penumpang kini dapat membawa barang tanpa batasan apapun, baik dalam kondisi

Perubahan Kebijakan Impor Barang Bawaan Penumpang Read More »

Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Non Perdagangan

Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Non Perdagangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membedakan barang kiriman menjadi dua kategori utama: hasil perdagangan dan non perdagangan. Perbedaan barang kiriman hasil perdagangan dan Non Perdagangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 96/2023. Kriteria Barang Kiriman Hasil Perdagangan Ada tiga kriteria utama yang menentukan apakah suatu barang kiriman adalah hasil perdagangan: Transaksi Melalui Penyelenggara

Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Non Perdagangan Read More »

PMK 96 Tahun 2023 – Regulasi Baru Pemerintah Tentang Barang Kiriman Luar Negeri

PMK 96 Tahun 2023 - Regulasi Baru Pemerintah Tentang Barang Kiriman Luar Negeri

Bea Cukai mencatat bahwa 90% barang kiriman luar negeri berasal dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce. Untuk mengatur hal ini, pemerintah menerbitkan aturan tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman melalui PMK Nomor 96 Tahun 2023. Definisi Barang Kiriman Barang kiriman didefinisikan sebagai barang yang dikirim melalui penyelenggara pos

PMK 96 Tahun 2023 – Regulasi Baru Pemerintah Tentang Barang Kiriman Luar Negeri Read More »

Skema Self Assessment dalam Importasi Barang Kiriman: Konsekuensi dan Cara Menghindari Denda

Skema Self Assessment dalam Importasi Barang Kiriman Konsekuensi dan Cara Menghindari Denda

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), telah menerapkan skema self assessment untuk importasi barang kiriman hasil perdagangan. Skema ini memungkinkan importir untuk memberitahukan data barang kirimannya dan menghitung sendiri pungutan bea masuk serta pajak dalam rangka impor (PDRI). Konsekuensi Self-Assessment Impor Barang Kiriman Konsekuensi dari skema self-assessment adalah denda yang dapat dikenakan kepada

Skema Self Assessment dalam Importasi Barang Kiriman: Konsekuensi dan Cara Menghindari Denda Read More »

Mengurai Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia

Mengurai Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) telah menjadi strategi penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Dalam konteks internasional, istilah KPBPB terkait erat dengan Free Trade Zone (FTZ) yang memiliki peran krusial dalam mengurangi hambatan perdagangan seperti regulasi dan tarif. Definisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Konteks Internasional FTZ secara umum

Mengurai Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia Read More »

Pemanfaatan Fasilitas ATA Carnet untuk Produksi Film

Pemanfaatan Fasilitas ATA Carnet untuk Produksi Film

Pemanfaatan Fasilitas ATA Carnet – Industri film adalah salah satu industri yang paling dinamis dan berkembang pesat di dunia. Dibalik layar, ada banyak sekali persiapan yang dilakukan untuk membuat sebuah film menjadi karya yang berkualitas. Salah satu hal yang seringkali menjadi perhatian dalam produksi film adalah logistik dan pengiriman barang. Dalam hal ini, Fasilitas ATA

Pemanfaatan Fasilitas ATA Carnet untuk Produksi Film Read More »

Angka Pengenal Impor (API) dan Perannya dalam Kegiatan Impor di Indonesia

Angka Pengenal Impor (API) dan Perannya dalam Kegiatan Impor di Indonesia

Angka Pengenal Impor (API) – Dalam era perdagangan internasional yang semakin terbuka, kegiatan impor menjadi tidak terhindarkan bagi banyak perusahaan di Indonesia. Kemajuan dalam sarana transportasi dan teknologi informasi telah memudahkan arus barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor ini memiliki kaitan yang erat dengan aspek perpajakan, di mana pembayaran pajak

Angka Pengenal Impor (API) dan Perannya dalam Kegiatan Impor di Indonesia Read More »

Memahami Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

Memahami Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan dana yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada daerah. Sisa DBH CHT adalah jumlah yang tersisa setelah DBH CHT disalurkan oleh pemerintah pusat kepada

Memahami Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Read More »

Scroll to Top