Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP) sesuai PER-13/BC/2020
Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP) adalah pemindahan lokasi penimbunan barang impor dari TPS asal ke Tempat Penimbunan Sementara tujuan pada satu wilayah pengawasan Kantor Pabean. PLP diatur dalam PER-13/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor. Ketentuan Pemindahan Lokasi Penimbunan Barang impor atau ekspor yang…
Pengertian Barang Kiriman Menurut PMK 96 Tahun 2023
Pengertian Barang Kiriman – Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan, setiap barang dari luar negeri yang dimasukkan ke dalam negeri diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Pasal ini juga menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta menjadi…
Pelayanan Pembetulan Data PEB
Pelayanan pembetulan data PEB merupakan pelayanan pembetulan elemen data tertentu pada PEB. Berikut ini beberapa ketentuan mengenai Pelayanan pembetulan PEB, sebagai berikut: Persyaratan Pelayanan Pembetulan Data PEB Persyaratan pelayanan pembetulan data PEB antara lain: Data Pembetulan PEB atau Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB). Pembetulan data PEB mengenai jenis barang, jumlah barang, dan/atau…
Jenis-jenis Surat Penetapan dalam Kepabeanan dan Cukai
Dalam dunia kepabeanan dan cukai, terdapat beberapa jenis surat penetapan yang memiliki peran penting dalam proses impor dan ekspor barang. Tiga di antaranya adalah SPTNP, SPP, dan SPSA. Mari kita bahas secara detail apa yang dimaksud dengan ketiganya: 1. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) SPTNP, atau Surat Penetapan…
Bea Masuk Pembalasan: Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan, Contoh Implementasi, dan Dampaknya
Dalam dunia perdagangan internasional, berbagai kebijakan bea masuk menjadi instrumen penting yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur aliran barang impor. Salah satu jenis bea masuk yang sering diperbincangkan adalah Bea Masuk Pembalasan. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam mengenai bea masuk pembalasan, termasuk pengertian, dasar hukum, tujuan,…
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Secara Berkala di TPB Sesuai PER-30/BC/2024
Dokumen TPB Berkala adalah dokumen kepabeanan yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dalam jangka waktu tertentu, tanpa harus melaporkan setiap transaksi secara langsung pada saat terjadi. Dokumen ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha yang memiliki pergerakan barang yang cepat…
Penerapan Tarif Preferensi dalam Memanfaatkan FTA untuk Impor
Penerapan Tarif Preferensi – Salah satu hal yang penting dalam memanfaatkan Free Trade Agreement (FTA) untuk impor adalah memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan Tarif Preferensi. Dalam hal ini, importir memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dilaksanakan dengan teliti agar dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. 1….
Pemotongan Kuota Barang Impor Secara Elektronik Sesuai PER-10/BC/2022
Pemotongan Kuota Barang Impor – Pemotongan Kuota Barang Impor Secara Elektronik diatur dalam PER-10/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atau Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Apa sih yang dimaksud Pemotongan Kuota?. Pemotongan Kuota merupakan sebuah kegiatan mengurangkan jumlah barang impor yang…
Ketentuan Terbaru Pembebasan Cukai Barang Kena Cukai (BKC) Bawaan Penumpang Berdasarkan PMK 34/2025 dan PMK 82/2024
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan atas PMK 203/2017, salah satunya dengan menyelaraskan ketentuan pembebasan cukai atas barang kena cukai (BKC) yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri. Melalui Pasal 13 PMK 34/2025, ditegaskan bahwa barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan BKC mendapatkan pembebasan…
Permohonan Perpanjangan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara
Keputusan mengenai penetapan sebagai TPS berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa penguasaan tempat penimbunan, dalam hal jika masa penguasaan kurang dari 5 (lima) tahun. Untuk bisa diberikan perpanjangan penetapan sebagai TPS, pengusaha TPS harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum jangka waktu penetapan berakhir. Permohonan…
