Penyelundupan Barang Ilegal: Panduan Hukum dan Sanksi Pasal Terkait
Penyelundupan barang ilegal merupakan tindakan yang merugikan, dan tindak kejahatan ini mencakup sejumlah kegiatan yang melanggar hukum. Dalam panduan ini, kami akan membahas secara mendalam tentang pasal-pasal hukum yang terkait dengan penyelundupan barang ilegal. Definisi Penyelundupan Barang Ilegal Penyelundupan barang ilegal didefinisikan sebagai perbuatan membawa, mengirim, atau menerima barang yang…
Batas Nilai dan Ukuran Barang Kiriman Jemaah Haji yang Bebas Pajak
Dalam rangka mendukung kelancaran ibadah haji dan memberikan kemudahan bagi jemaah Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari Arab Saudi. Berdasarkan PMK 4 Tahun 2025, jemaah haji dapat mengirimkan barang tanpa dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dengan ketentuan yang sangat spesifik. Batas…
Perubahan Kebijakan Impor Barang Bawaan Penumpang
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), telah mengumumkan perubahan signifikan dalam kebijakan impor barang bawaan penumpang. Peraturan Perdagangan (Permendag) 36/2023 yang sebelumnya membatasi impor barang bawaan penumpang, telah resmi dihapuskan melalui Permendag 7/2024. Penghapusan Batasan Impor Barang Bawaan Penumpang Dengan penghapusan ini, penumpang kini dapat membawa barang tanpa…
Ekspor Barang yang Dibawa Oleh Pelintas Batas Sesuai PER-01/BC/2021
Ekspor Barang Pelintas Batas – Ekspor Barang yang Dibawa Oleh Pelintas Batas diatur dalam PER-01/BC/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas. Pengertian Pelintas Batas dan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) Pos Pengawas Lintas…
Status MITA Kepabeanan dan AEO: Persyaratan dan Pencabutan Menurut PMK 128/2023
Pada era perdagangan internasional yang semakin kompleks, perusahaan perlu memahami perubahan regulasi terkini terutama terkait dengan status MITA (Mitra Utama) Kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO). Artikel ini akan membahas ketentuan baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 128/2023 terkait pencabutan status MITA Kepabeanan ketika perusahaan bersangkutan juga mendapatkan…
Penelitian dan Pengawasan Pembongkaran Sesuai PER-22/BC/2021
Penelitian dan Pengawasan Pembongkaran pada Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam PER-22/BC/2021. Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melakukan penelitian kesesuaian jumlah barang yang dibongkar dengan Inward Manifest. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lanjutan jika hasil penelitian kedapatan selisih….
Cara Registrasi IMEI di Web Bea Cukai dengan Mudah
Cara Registrasi IMEI di Web Bea Cukai – Ponsel pintar saat ini menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Anda perlu memastikan bahwa ponsel Anda terdaftar dengan benar dan memiliki nomor IMEI yang valid. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas cara registrasi IMEI di Web Bea Cukai dengan mudah…
Syarat Ekspor Bawang Goreng: Panduan Lengkap
Syarat Ekspor Bawang Goreng – Bawang goreng merupakan salah satu produk olahan bawang merah yang populer di Indonesia. Rasanya yang gurih dan renyah membuat bawang goreng disukai oleh banyak orang dan sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai hidangan. Selain itu, bawang goreng juga memiliki pasar yang besar di luar…
Harga Ekspor dalam Penghitungan Bea Keluar di Indonesia
Dalam perdagangan internasional, ekspor adalah salah satu kegiatan utama yang mempengaruhi perekonomian negara. Pemerintah sering kali memberlakukan bea keluar untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya terkait komoditas yang strategis atau penting. Salah satu faktor utama dalam menghitung bea keluar adalah harga ekspor. Pada artikel ini, kita akan membahas apa itu harga…
Cara Mengajukan Keberatan atas Penetapan Bea Masuk
Cara Mengajukan Keberatan atas Penetapan Bea Masuk – Penetapan bea masuk bagi barang impor seringkali menjadi hal yang kompleks. Di Indonesia, bea masuk ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdasarkan nilai pabean dan jenis barang impor sesuai kode Harmonized System (HS) serta tarif yang berlaku. Namun, ketidaksesuaian atau…