Dampak Cukai MBDK terhadap Harga dan Reformulasi Produk Industri Minuman
Dampak Cukai MBDK – Penerapan cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) akan menghasilkan kenaikan harga yang signifikan pada produk minuman berpemanis. Berdasarkan proyeksi dari berbagai penelitian, kenaikan harga dapat mencapai 20% hingga 30% tergantung pada skema tarif cukai yang diterapkan. Kementerian Keuangan mengusulkan tarif cukai Rp1.500 per liter untuk minuman…
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Cukai Sesuai PMK 165 Tahun 2023
Dalam konteks hukum cukai di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2023 yang mengatur tata cara permohonan, permintaan, dan pembayaran sanksi administratif berupa denda dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai. PMK ini menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun…
NPPBKC Dibekukan? Panduan Lengkap Syarat dan Prosedur Pengaktifan Kembali Sesuai PMK Terbaru
Bagi pelaku usaha di bidang cukai, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) adalah nyawa operasional perusahaan. Namun, dalam dinamika pengawasan kepabeanan, status NPPBKC dapat mengalami pembekuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pertanyaan krusial yang sering muncul di kalangan pengusaha pabrik, importir, maupun penyalur adalah: Apakah NPPBKC yang…
Memahami Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)
Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan dana yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada daerah. Sisa DBH CHT adalah jumlah yang tersisa setelah DBH CHT…
Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
Pengenaan cukai untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia mulai berlaku pada saat selesai dibuat. Barang kena cukai selesai dibuat adalah pada saat proses pembuatan barang tersebut selesai dengan tujuan untuk dipakai, berupa: Etil Alkohol yakni pada saat proses pengolahan bahan baku dengan cara peragian dan/atau penyulingan ataupun secara…
Permohonan Pemeriksaan Lokasi Dalam Rangka Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Permohonan pemeriksaan lokasi dalam rangka permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) merupakah langkah pertama yang dilakukan oleh pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) untuk mendapatkan NPPBKC. Berikut ini beberapa ketentuan permohonan pemeriksaan lokasi dalam rangka permohonan NPPBKC : Persyaratan Permohonan Pemeriksaan Lokasi untuk NPPBKC Permohonan pemeriksaan lokasi oleh Pengusaha…
Prosedur Pemantauan Harga Transaksi Pasar Hasil Tembakau
Kepala KPUBC dan KPPBC melaksanakan kegiatan pemantauan perkembangan HTP di wilayah kerja masing-masing pada periode pemantauan setiap 3 bulanan. Pemantauan Harga Transaksi Pasar tersebut dilakukan dengan cara membandingkan HTP dengan Harga Jual Eceran yang terdapat pada pita cukai hasil tembakau. Hasil pemantauan yang dilakukan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan…
Jaminan Untuk Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai
Pembayaran cukai secara berkala merupakan kemudahan pembayaran cukai dalam bentuk penangguhan pembayaran tanpa dikenai bunga. Penundaan pembayaran cukai merupakan kemudahan pembayaran cukai dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga. Jenis Jaminan Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai Jaminan bank atau excise bond adalah jaminan yang bisa diserahkan…
Ekstensifikasi Barang Kena Cukai: 7 Alasan Utama yang Mendasarinya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan bahwa pemerintah terus mematangkan rencana ekstensifikasi barang kena cukai (BKC). Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Iyan Rubianto, menyebutkan terdapat setidaknya tujuh alasan mengapa ekstensifikasi BKC perlu dilaksanakan, dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian nasional. 1. Jumlah Barang Kena Cukai di Indonesia Masih Terbatas…
Ciri-Ciri Utama Rokok Ilegal yang Perlu Diketahui
Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat tanpa mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Produk ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga konsumen yang mengonsumsinya. Berikut ini kami sajikan lima ciri utama yang harus dikenali untuk mengidentifikasi rokok ilegal. 1. Rokok Polos Tanpa Pita Cukai Resmi Ciri pertama dari…
