Memahami Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)
Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan dana yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada daerah. Sisa DBH CHT adalah jumlah yang tersisa setelah DBH CHT…
Audit Cukai di Indonesia: Konsep dan Implementasinya
Sistem self-assessment di Indonesia memberikan dinamika unik antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam konteks ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan ini juga diterapkan di bidang…
Pemantauan Harga Transaksi Pasar Hasil Tembakau
Pemantauan Harga Transaksi Pasar (HTP) Hasil Tembakau diatur dalam PER-16/BC/2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kepala KPUBC dan KPPBC melaksanakan kegiatan pemantauan perkembangan HTP hasil tembakau di wilayah kerja masing-masing pada periode pemantauan setiap 3 bulanan. Rincian periode pemantauan sebagai berikut: untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu,…
Panduan Komprehensif Pencatatan di Bidang Cukai di Indonesia
Dalam masyarakat yang terorganisasi, peran pajak dan cukai menjadi sangat krusial. Cukai khususnya memiliki relevansi khusus di banyak negara, termasuk Indonesia. Di sini, kita akan membahas secara mendalam tentang proses pencatatan di bidang cukai sesuai dengan PMK 94/2018. Pemahaman Dasar Pencatatan di Bidang Cukai Pencatatan, seperti yang didefinisikan dalam PMK…
Penelitian dan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sesuai PER-17/BC/2022
Penelitian Penetapan Tarif Cukai Rokok Elektrik dan HPTL – Ketentuan Penelitian dan Keputusan atas Penetapan Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya diatur dalam PER-17/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Pengertian Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau…
Ketentuan Barang Bawaan Penumpang untuk Produk Hasil Tembakau
Ketentuan Barang Bawaan Penumpang – Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 203/2017, telah menetapkan regulasi ketat terkait dengan penumpang dan awak sarana pengangkut yang membawa produk hasil tembakau dari luar negeri. Batasan Pembebasan Cukai untuk Produksi Hasil Tembakau Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) PMK 203/2017, barang pribadi penumpang…
Perubahan Pagu Penundaan dan Jangka Waktu Penundaan Sesuai PER-03/BC/2022
Perubahan Pagu Penundaan dan Perubahan Jangka Waktu Penundaan diatur dalam PER-03/BC/2022 tentang Petunjuk Teknis Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. Perubahan Pagu Penundaan Pagu Penundaan merupakan batasan tertinggi nilai cukai atas pemesanan Pita Cukai yang mendapat keputusan…
Penetapan Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sesuai PER-17/BC/2022
Penetapan Tarif Cukai Rokok Elektrik dan HPTL – Ketentuan Penetapan Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya diatur dalam PER-17/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Pengertian Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Rokok Elektrik (REL) merupakan…
Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai
Penetapan tarif cukai hasil tembakau adalah keputusan penetapan tarif cukai atas suatu Merek oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai. Keputusan tersebut dalam rangka menjalankan PMK yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu Merek. Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan…
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Cukai Sesuai PMK 165 Tahun 2023
Dalam konteks hukum cukai di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2023 yang mengatur tata cara permohonan, permintaan, dan pembayaran sanksi administratif berupa denda dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai. PMK ini menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun…
