Prosedur Pemantauan Harga Transaksi Pasar Hasil Tembakau
Kepala KPUBC dan KPPBC melaksanakan kegiatan pemantauan perkembangan HTP di wilayah kerja masing-masing pada periode pemantauan setiap 3 bulanan. Pemantauan Harga Transaksi Pasar tersebut dilakukan dengan cara membandingkan HTP dengan Harga Jual Eceran yang terdapat pada pita cukai hasil tembakau. Hasil pemantauan yang dilakukan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan…
Ketentuan Masa Berlaku NPPBKC dan Tata Cara Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Ketentuan Masa Berlaku NPPBKC – Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) adalah izin resmi untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai. Ketentuan mengenai NPPBKC diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 yang telah diubah…
Penyegelan di Bidang Cukai : Kewenangan dan Proses
Penyegelan di bidang cukai adalah tindakan yang diberikan kewenangan kepada pejabat bea cukai untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada suatu tempat, sarana pengangkut, atau barang tertentu. Ketentuan mengenai penyegelan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU No.11/1995, UU No. 39/2007, PP No. 49/2009, dan PMK 238/2009. Kewenangan…
Pencacahan Barang Kena Cukai: Pengertian, Proses dan Pelaksanaan
Pencacahan barang kena cukai merupakan langkah penting dalam rangka menjaga keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melaksanakan pencacahan terhadap barang kena…
Apa Itu NPPBKC ?
Apa Itu NPPBKC ? – NPPBKC, atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, adalah kunci utama untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha dalam sektor cukai. Izin ini mencakup berbagai jenis usaha, termasuk pabrik, tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai. Artikel ini akan…
Apa Itu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)?
Apa Itu DBH CHT ? – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah dana yang dialokasikan dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. DBH CHT bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkontribusi dalam industri hasil tembakau serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,…
Cukai Hasil Tembakau (CHT): Pandangan Mendalam tentang Tarif Cukai, HJE, dan HTP
Cukai hasil tembakau (CHT), atau yang kerap disebut cukai rokok, telah menjadi sumber pemasukan negara sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Dasar hukum pemungutan CHT pada awalnya tertuang dalam Staatsblad No.517 Tahun 1932, dengan perubahan-perubahannya. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan pemungutan CHT dengan penyesuaian kebijakan. Undang-Undang No.11/1995 tentang cukai, yang kemudian…
Apa Itu Dokumen CK-1C untuk Pelunasan Cukai ?
Pemerintah mengenakan cukai terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, seperti barang yang konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif. Saat ini, terdapat tiga jenis barang kena cukai (BKC) di Indonesia, yaitu etil alkohol atau etanol; minuman yang mengandung etil alkohol; dan hasil…
Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK): Kebijakan, Dampak, dan Tantangan di Indonesia
Penerapan cukai atas Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) menjadi fokus baru kebijakan fiskal di Indonesia. Pemerintah telah mengatur MBDK melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan secara spesifik di Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Dalam Nota Keuangan RAPBN…
Audit Cukai di Indonesia: Konsep dan Implementasinya
Sistem self-assessment di Indonesia memberikan dinamika unik antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam konteks ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan ini juga diterapkan di bidang…