Jakarta, 24 Juli 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan capaian positif kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor kepabeanan dan cukai. Hingga akhir semester I 2026, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp152,0 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Angka realisasi sebesar Rp152,0 triliun tersebut setara dengan 45,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026. Pertumbuhan ini dinilai sebagai sinyal positif atas stabilitas aktivitas perdagangan internasional Indonesia serta efektivitas kebijakan cukai yang diterapkan pemerintah di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.

Implementasi AI dalam Pengawasan Pelabuhan Utama

Salah satu faktor kunci yang mendorong pertumbuhan penerimaan ini adalah langkah progresif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengoptimalkan strategi pengawasan. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa DJBC telah mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di berbagai pelabuhan utama di Indonesia untuk memperkuat sistem automasi pemeriksaan barang.

Pemanfaatan AI ini difokuskan pada analisis risiko yang lebih presisi terhadap arus peti kemas dan dokumen kepabeanan. Dengan adanya AI, deteksi terhadap potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian data barang menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga meminimalisir adanya kebocoran penerimaan negara (revenue leakage) sekaligus mempercepat proses dwelling time di pelabuhan.

Kinerja Komponen Penerimaan dan Proyeksi Semester II

Secara rinci, pertumbuhan penerimaan didorong oleh performa bea masuk yang tetap terjaga seiring dengan tren impor bahan baku industri. Di sisi lain, penerimaan cukai juga memberikan kontribusi signifikan, didorong oleh efektivitas pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal yang terus ditekan melalui operasi rutin di berbagai wilayah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimis bahwa target penerimaan hingga akhir tahun dapat tercapai. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan pengawasan di lapangan untuk memastikan iklim investasi tetap kondusif. Selain penguatan teknologi, DJBC juga tetap fokus pada pemberian fasilitas kepabeanan bagi sektor-sektor strategis untuk mendorong daya saing produk lokal di pasar internasional.

Memasuki semester II 2026, tantangan berupa volatilitas harga komoditas dan kebijakan perdagangan negara mitra tetap diantisipasi. Namun, dengan pondasi digitalisasi yang semakin kuat melalui implementasi AI dan penguatan kepatuhan pengguna jasa, pemerintah yakin sektor kepabeanan dan cukai akan terus memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan fiskal nasional.