Pabean

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Tarif Ad Valorem: Definisi, Penerapan, dan Keunggulan

Tarif ad valorem adalah tarif pajak yang dikenakan berdasarkan persentase nilai barang atau jasa yang dikenakan pajak. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kepabeanan dan cukai. Menurut OECD Glossary of Statistical Terms, ad valorem adalah pungutan yang dikenakan atas impor dalam persentase nilai yang tetap. World Integrated Trade Solution (WITS) dari World Bank mendefinisikan tarif […]

Tarif Ad Valorem: Definisi, Penerapan, dan Keunggulan Read More »

Cara Menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Cara Menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Mengimpor barang dari luar negeri merupakan aktivitas yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai regulasi dan biaya terkait. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara rinci cara menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tujuan kami adalah memberikan panduan komprehensif yang dapat membantu Anda memahami dan mengurus kewajiban pajak saat mengimpor barang.

Cara Menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Read More »

Jenis Barang Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024

Jenis Barang Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses impor barang di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2024 yang mengatur penambahan jenis barang yang dapat memperoleh fasilitas rush handling. Artikel ini akan membahas secara mendalam jenis-jenis barang yang termasuk dalam kategori tersebut serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan terbaru. Pengertian

Jenis Barang Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024 Read More »

Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024

Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 26 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera, atau yang dikenal dengan istilah rush handling. Peraturan ini merupakan revisi dari PMK 74/2021 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 29 Mei 2024. Perubahan Ketentuan PMK 26 Tahun 2024 membawa sejumlah perubahan penting, termasuk sanksi administrasi, bentuk

Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024 Read More »

Layanan Rush Handling: Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir

Layanan Rush Handling Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir

Layanan rush handling adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan untuk barang impor tertentu yang memerlukan penanganan cepat. Untuk mendapatkan layanan ini, importir harus menyerahkan jaminan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 74/2021 s.t.d.d PMK 26/2024. Jenis Jaminan Rush Handling Ada tujuh jenis jaminan yang dapat digunakan oleh importir dalam layanan rush handling: Jaminan tunai Jaminan

Layanan Rush Handling: Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir Read More »

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang untuk Produk Hasil Tembakau

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang untuk Produk Hasil Tembakau

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang – Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 203/2017, telah menetapkan regulasi ketat terkait dengan penumpang dan awak sarana pengangkut yang membawa produk hasil tembakau dari luar negeri. Batasan Pembebasan Cukai untuk Produksi Hasil Tembakau Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) PMK 203/2017, barang pribadi penumpang berupa produk hasil tembakau diberikan

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang untuk Produk Hasil Tembakau Read More »

Perubahan Kebijakan Impor Barang Bawaan Penumpang

Perubahan Kebijakan Impor Barang Bawaan Penumpang

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), telah mengumumkan perubahan signifikan dalam kebijakan impor barang bawaan penumpang. Peraturan Perdagangan (Permendag) 36/2023 yang sebelumnya membatasi impor barang bawaan penumpang, telah resmi dihapuskan melalui Permendag 7/2024. Penghapusan Batasan Impor Barang Bawaan Penumpang Dengan penghapusan ini, penumpang kini dapat membawa barang tanpa batasan apapun, baik dalam kondisi

Perubahan Kebijakan Impor Barang Bawaan Penumpang Read More »

Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Non Perdagangan

Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Non Perdagangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membedakan barang kiriman menjadi dua kategori utama: hasil perdagangan dan non perdagangan. Perbedaan barang kiriman hasil perdagangan dan Non Perdagangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 96/2023. Kriteria Barang Kiriman Hasil Perdagangan Ada tiga kriteria utama yang menentukan apakah suatu barang kiriman adalah hasil perdagangan: Transaksi Melalui Penyelenggara

Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Non Perdagangan Read More »

Scroll to Top