Monitoring dan Evaluasi Penundaan Pembayaran Cukai

Table of Contents

Monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian aktivitas yang terintegrasi untuk mereviu, memantau, dan mengevaluasi Importir atau Pengusaha Pabrik yang menerima Penundaan atas pemenuhan persyaratan:

Penundaan Pembayaran Cukai;
penggunaan bentuk jaminan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap Importir atau Pengusaha Pabrik yang menerima keputusan pemberian Penundaan yang telah berjalan lebih dari 1 tahun sejak keputusan tersebut berlaku.

Jika tidak ada Importir atau Pengusaha Pabrik yang meerima keputusan pemberian Penundaan yang telah berjalan selama 1 tahun, maka monitoring dan evaluasi dilakukan kepada:

minimal 10% dari jumlah Importir atau Pengusaha Pabrik yang menerima keputusan pemberian Penundaan, jika jumlah Importir atau Pengusaha Pabrik yang menerima keputusan tersebut lebih atau sama dengan 20;
minimal 1 Importir atau Pengusaha Pabrik yang menerima keputusan pemberian Penundaan, jika Importir atau Pengusaha Pabrik yang menerima keputusan tersebut kurang dari 20.

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan data dari sistem aplikasi di DJBC dan/atau informasi lain.

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC

Kepala Kantor Wilayah DJBC melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian keputusan Penundaan Pembayaran Cukai. Kepala Kantor Wilayah bisa melibatkan Kepala KPPBC untuk melakukan monitoring dan evaluasi tersebut.

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Kantor Bea Cukai

Kepala Kantor Bea Cukai bisa melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan manajemen risiko. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dengan menggunakan contoh format dibawah ini:

Daftar Pengusaha Pabrik atau Importir yang Mendapatkan Penundaan Pembayaran Cukai

Lembar Monitoring dan Evaluasi Penundaan Pembayaran Cukai

Kepala Kantor Bea dan Cukai menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi apabila terdapat Pengusaha Pabrik atau Importir yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan Penundaan dan/atau persyaratan penggunaan bentuk jaminan.

Pelaksanaan dan Hasil Monev oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC

Monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJBC oleh kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dengan tembusan Kepala KPPBC dengan menggunakan contoh format seperti diatas.

Penelitian oleh Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai melakukan penelitian lebih lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan oleh Kepala Kanwill DJBC. Apabila hasil penelitian tersebut terdapat Importir atau Pengusaha Pabrik yang tidak lagi memenuhi persyaratan Penundaan dan/atau persyaratan penggunaan bentuk jaminan, maka Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai menyampaikan rekomendasi:

penolakan penggunaan bentuk jaminan untuk pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan;
penurunan pagu Penundaan; dan/atau
perubahan jangka waktu Penundaan 90 hari menjadi 2 bulan, kepada Kepala KPPBC.

Kepala KPPBC menindaklanjuti rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya rekomendasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi berupa:

penerbitan surat penolakan penggunaan bentuk jaminan terhadap pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan berikutnya;
penerbitan kembali keputusan pemberian Penundaan dalam jangka waktu 2 bulan dan penurunan pagu Penundaan. Penerbitan tersebut diberikan kepada Pengusaha Pabrik yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan Penundaan dalam jangka waktu 90 hari; atau
penerbitan kembali keputusan pemberian Penundaan dengan penurunan pagu Penundaan. Penerbitan tersebut diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir yang tidak melakukan perubahan pagu Penundaan dalam 2 tahun terakhir dan mengalami penurunan nilai cukai berdasarkan pemesanan Pita Cukai dalam 2 tahun terakhir sebesar lebih dari 50%.

Demikianlah pembahasan mengenai Monitoring dan Evaluasi Penundaan Pembayaran Cukai Sesuai PER-03/BC/2022. Semoga bermanfaat.

Sumber : PER-03/BC/2022