Dalam sistem hukum kepabeanan dan cukai yang dinamis, Pemerintah Indonesia telah melakukan pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang bersifat murni punitif (penghukuman) menjadi lebih mengutamakan pemulihan penerimaan negara. Salah satu instrumen penting dalam transformasi ini adalah penerapan sanksi administratif berupa Denda 3 Kali Cukai pada tahap penelitian dugaan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 40B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran pidana cukai tertentu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkaranya tanpa harus masuk ke ranah penyidikan. Langkah ini dikenal sebagai penerapan asas ultimum remedium, di mana hukum pidana diposisikan sebagai upaya terakhir setelah instrumen administratif dilakukan untuk mengamankan hak-hak keuangan negara.

Bagi pelaku usaha atau masyarakat yang bersinggungan dengan Barang Kena Cukai (BKC), memahami mekanisme penyelesaian perkara di tingkat penelitian sangatlah krusial. Tahap penelitian adalah fase awal sebelum diterbitkannya Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP). Jika pada tahap ini pelanggar bersikap kooperatif dan bersedia membayar sanksi administratif, maka perkara tersebut dapat dihentikan secara sah demi hukum. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga memastikan negara mendapatkan manfaat fiskal secara langsung tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan memakan biaya operasional tinggi.

Ketentuan Pelanggaran Cukai pada Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang cukai. Berdasarkan PMK 237/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai (sebagaimana telah diubah dengan PMK 96 Tahun 2025), tidak semua jenis pelanggaran dapat diselesaikan dengan membayar Denda 3 Kali Cukai. Fasilitas ini hanya diberikan kepada pelanggaran yang masuk dalam kategori “Pasal Genap” dalam Undang-Undang Cukai.

Berikut adalah rincian pelanggaran yang dapat diajukan penyelesaian administratif pada tahap penelitian:

• Pasal 50: Menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau impor BKC tanpa izin dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.
• Pasal 52: Pengusaha pabrik atau tempat penimbunan yang mengeluarkan BKC tanpa dokumen yang sah dengan maksud mengelakkan cukai.
• Pasal 54: Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai (rokok polos).
• Pasal 56: Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
• Pasal 58: Menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai kepada yang tidak berhak, atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya.

Ancaman pidana asli untuk pasal-pasal di atas sebenarnya sangat berat, yakni pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga 10 kali nilai cukai. Dengan adanya mekanisme Pasal 40B UU HPP, pelanggar diberikan jalur alternatif untuk membayar sanksi administratif tetap sebesar 3 kali nilai cukai sebagai pengganti proses pidana tersebut.

Syarat Pengajuan Tidak Dilakukan Penyidikan Berdasarkan PMK 237/2022

Penerapan sanksi Denda 3 Kali Cukai tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus melalui prosedur permohonan dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Berdasarkan PMK 237/2022, terdapat beberapa syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi agar permohonan tersebut dapat disetujui oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Bea Cukai setempat.

Pertama, pelanggar harus merupakan orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup teridentifikasi sebagai pelaku pelanggaran. Kedua, pelanggar harus menyatakan pengakuan bersalah secara tertulis. Ketiga, yang paling utama adalah kesediaan untuk membayar sanksi administratif sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pengajuan ini harus dilakukan sebelum pejabat Bea Cukai meningkatkan status kasus dari penelitian menjadi penyidikan.

Dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelanggar dalam satu kasus, berlaku ketentuan administratif tambahan:

1. Surat Permohonan: Dapat dibuat sendiri-sendiri oleh masing-masing pelanggar atau secara bersama-sama dalam satu surat permohonan.
2. Pembayaran: Pembayaran denda diserahkan sesuai kesepakatan para pelanggar, namun totalnya harus memenuhi kewajiban 3 kali nilai cukai dari seluruh barang bukti yang ditemukan.
3. Kelengkapan Berkas: Jika diajukan bersama-sama, berkas wajib dilengkapi dalam waktu 24 jam sejak Berita Acara Wawancara (BAW) ditandatangani. Jika diajukan sendiri-sendiri, batas waktu kelengkapan adalah maksimal 5 hari kerja sejak surat permohonan pertama diterima.

Sikap kooperatif sangat ditekankan dalam proses ini. Jika pelanggar tidak kooperatif dalam mengungkapkan fakta atau nilai sanksi tidak dapat ditentukan karena hambatan dari pihak pelanggar, maka pejabat Bea Cukai berhak menolak permohonan penyelesaian administratif dan melanjutkan kasus ke tahap penyidikan pidana.

Cara Menghitung Sanksi Administratif Denda 3 Kali Nilai Cukai

Penentuan besaran denda didasarkan pada perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar. Prinsip utama dalam perhitungan ini adalah menggunakan tarif cukai yang berlaku pada saat terjadinya tindak pidana (tempus delicti), bukan pada saat penindakan dilakukan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana untuk memastikan keadilan bagi pelanggar.

Berikut adalah tabel acuan perhitungan nilai cukai sebagai dasar pengenaan Denda 3 Kali Cukai untuk berbagai jenis Barang Kena Cukai:

Tim Peneliti Bea Cukai akan menuangkan hasil perhitungan ini ke dalam Formulir Perhitungan Sanksi Administratif. Formulir ini berfungsi sebagai transparansi agar pelanggar mengetahui secara detail bagaimana angka denda tersebut muncul, sehingga mencegah terjadinya narasi negatif atau keraguan di masyarakat mengenai akuntabilitas petugas.

Mekanisme Pembayaran Melalui Rekening Penampungan Dana Titipan

Proses pembayaran Denda 3 Kali Cukai dilakukan melalui mekanisme titipan sebelum permohonan diputuskan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggar benar-benar memiliki niat dan kemampuan finansial untuk menyelesaikan perkara secara administratif. Berikut adalah alur prosedurnya:

1. Pemberitahuan: Tim Peneliti memberitahukan kepada pelanggar bahwa perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme Pasal 40B UU HPP.
2. Penyetoran Dana Titipan: Pelanggar menyetorkan uang sebesar 3 kali nilai cukai ke Rekening Penampungan Dana Titipan milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
3. Pengajuan Permohonan: Setelah menyetor, pelanggar menyerahkan bukti setor beserta surat permohonan dan surat pernyataan pengakuan bersalah kepada Kepala Kantor atau Direktur terkait.
4. Penelitian dan Gelar Perkara: Pejabat Bea Cukai melakukan penelitian atas permohonan tersebut dan melaksanakan Gelar Perkara untuk menentukan apakah permohonan diterima atau ditolak.
5. Keputusan:
   • Jika Diterima: Pejabat menerbitkan Nota Dinas Persetujuan. Dana titipan kemudian dipindahbukukan ke Kas Negara sebagai penerimaan sanksi administratif cukai dalam waktu 3 hari kerja. Setelah itu, diterbitkan Keputusan Penyelesaian Perkara yang menyatakan penyidikan tidak dilakukan.
   • Jika Ditolak: Pejabat menerbitkan Surat Penolakan dalam waktu 5 hari kerja sejak permohonan. Dana titipan akan dikembalikan kepada pelanggar melalui Berita Acara, dan pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) untuk melanjutkan proses hukum pidana.

Penting untuk dicatat bahwa setelah Keputusan Penyelesaian Perkara terbit, barang hasil penindakan (seperti rokok ilegal atau miras tanpa pita) akan ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) untuk selanjutnya dimusnahkan, sedangkan barang lain yang bukan merupakan objek pelanggaran dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Pengecualian UR pada Pasal 53, 55, dan 57 UU Cukai

Meskipun asas ultimum remedium memberikan kelonggaran, negara tetap bersikap tegas terhadap jenis pelanggaran tertentu yang dianggap memiliki dampak sistemik atau merusak integritas sistem cukai secara keseluruhan. Fasilitas pembayaran Denda 3 Kali Cukai tidak berlaku apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap “Pasal Ganjil” atau tindak pidana lainnya.

Pengecualian penyelesaian administratif berlaku untuk pelanggaran terhadap:

• Pasal 53: Pelanggaran terkait pembukuan dan pencatatan yang tidak benar atau palsu.
• Pasal 55: Pemalsuan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, termasuk penyediaan bahan baku pemalsuan.
• Pasal 57: Memperbaiki atau menggunakan kembali pita cukai yang sudah pernah dipakai (pita cukai bekas).
• Pasal 58A: Pelanggaran terkait pengangkutan Barang Kena Cukai yang tidak sesuai ketentuan.
• Pelanggaran Kepabeanan: Jika dalam satu peristiwa ditemukan pula pelanggaran di bidang impor atau ekspor (Undang-Undang Kepabeanan).

Terhadap pelanggaran-pelanggaran di atas, pejabat Bea Cukai wajib langsung melakukan penyidikan tanpa memberikan opsi pembayaran denda administratif. Hal ini dikarenakan tindakan seperti pemalsuan pita cukai (Pasal 55) dianggap sebagai kejahatan serius yang merusak instrumen pengawasan negara secara fundamental, sehingga sanksi pidana penjara tetap diperlukan sebagai efek jera.

Kesimpulan

Penerapan sanksi administratif berupa Denda 3 Kali Cukai pada tahap penelitian merupakan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (win-win solution). Bagi negara, mekanisme ini menjamin pemulihan penerimaan secara cepat tanpa ketidakpastian hasil pengadilan. Bagi pelaku usaha yang khilaf atau baru pertama kali melanggar, jalur ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki kepatuhan tanpa harus menanggung stigma sebagai narapidana. Namun, perlu diingat bahwa fasilitas ini menuntut transparansi, pengakuan bersalah, dan pemenuhan kewajiban finansial dalam waktu yang sangat singkat sesuai koridor PMK 237/2022 dan Pasal 40B UU HPP.