Dalam dunia hukum kepabeanan dan cukai, terdapat sebuah prinsip yang sangat krusial bagi para pelaku usaha, yaitu asas Ultimum Remedium Cukai. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana merupakan jalan atau upaya terakhir dalam proses penegakan hukum. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), penerapan asas ini bukan sekadar memberikan pengampunan, melainkan sebuah strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Alih-alih menjebloskan pelanggar ke penjara yang memakan biaya negara, pemerintah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan pelanggaran administratif maupun pidana tertentu dengan membayar sanksi denda yang telah ditentukan.

Penerapan Ultimum Remedium Cukai saat ini menjadi salah satu aspek pendukung utama penerimaan negara. Hal ini didasari oleh fakta bahwa penindakan yang hanya berakhir pada penetapan Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN) sering kali tidak memberikan manfaat fiskal yang signifikan bagi kas negara. Dengan adanya mekanisme ini, negara mendapatkan kepastian penerimaan melalui sanksi administrasi cukai, sementara pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dan kesempatan untuk memperbaiki kepatuhannya tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Pengertian Asas Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Cukai

Secara harfiah, ultimum remedium berarti alat terakhir. Dalam konteks cukai, ini berarti penegakan hukum pidana (seperti penjara) hanya akan dilakukan jika upaya lain tidak lagi memadai atau jika pelaku tidak bersedia menempuh jalur administratif yang ditawarkan. Kebijakan ini mengedepankan alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan, yang dalam praktiknya sering disebut oleh masyarakat umum sebagai denda damai cukai.

Mengapa asas ini begitu penting? Berdasarkan materi teknis DJBC, terdapat beberapa alasan utama:

• Manfaat Fiskal: Mengubah tindak lanjut penindakan yang semula hanya berupa penyidikan (yang berujung vonis penjara) menjadi penerimaan uang tunai bagi negara.
• Efisiensi Penegakan Hukum: Mengurangi beban peradilan dan lembaga pemasyarakatan.
• Keberlangsungan Usaha: Memberikan peluang bagi pelaku usaha yang melakukan kekhilafan untuk tetap beroperasi setelah memenuhi kewajiban dendanya.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua jenis tindak pidana cukai bisa diselesaikan dengan asas ini. Mekanisme ini umumnya hanya berlaku untuk pelanggaran yang bersifat administratif-fiskal yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam undang-undang.

Penerapan Pasal 40B dan Pasal 64 UU HPP

Landasan hukum utama pemberlakuan Ultimum Remedium Cukai adalah UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini melakukan pembaruan signifikan terhadap UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Terdapat dua pintu utama dalam UU HPP yang mengatur mekanisme ini:

1. Pasal 40B UU HPP (Tahap Penelitian)

Pasal ini mengatur bahwa terhadap dugaan pelanggaran tertentu, dapat dilakukan penelitian yang hasilnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Syaratnya, yang bersangkutan harus membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Aturan pelaksana untuk pasal ini adalah PMK 237/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai sebagaimana telah diubah dengan PMK 96 Tahun 2025.

2. Pasal 64 UU HPP (Tahap Penyidikan)

Pasal 64 UU HPP merupakan instrumen yang lebih kuat. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat melakukan penghentian penyidikan cukai dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak surat permintaan. Pada tahap ini, sanksi yang harus dibayar lebih tinggi, yaitu denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dasar hukum pelaksananya meliputi:

• PP 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
• PMK 165/2023 sebagai aturan teknis sektoral keuangan.
• PERJA No. 5 / 2024 yang mengatur prosedur di sisi Kejaksaan Agung.

4 Tahapan Ultimum Remedium: Dari Penelitian hingga Persidangan

Proses penyelesaian perkara melalui mekanisme ultimum remedium dibagi menjadi empat tahapan utama berdasarkan posisi perkara tersebut saat ini. Pelaku usaha harus memahami di posisi mana perkara mereka berada untuk menentukan besaran denda dan prosedur yang harus diikuti.

Meskipun perkara sudah masuk ke tahap persidangan (Tahap IV), undang-undang masih memberikan celah bagi terdakwa untuk membayar sanksi administratif guna menghindari hukuman fisik, selaras dengan semangat restorative justice yang diusung dalam sistem hukum modern Indonesia.

Perhitungan Sanksi Denda 3 Kali vs 4 Kali Nilai Cukai

Besaran denda dalam Ultimum Remedium Cukai sangat bergantung pada kapan pelaku mengakui kesalahannya dan mengajukan permohonan penyelesaian. Secara umum, berlaku prinsip: semakin cepat diurus, semakin ringan dendanya.

Pasal-Pasal yang Dapat Diselesaikan (Pasal Genap)

Mekanisme ini hanya berlaku untuk pelanggaran pada pasal-pasal tertentu yang sering disebut sebagai “Pasal Genap” dalam tindak pidana cukai, yaitu:

• Pasal 50: Menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau impor tanpa izin (NPPBKC) dengan maksud mengelakkan cukai.
• Pasal 52: Pengusaha pabrik/tempat penyimpanan yang mengeluarkan Barang Kena Cukai (BKC) tanpa dokumen.
• Pasal 54: Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dilekati pita cukai (polos).
• Pasal 56: Menimbun, menyimpan, memiliki, atau membeli BKC yang berasal dari tindak pidana.
• Pasal 58: Menjual atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya (salah personalisasi).

Ketentuan Besaran Denda

1. Denda 3 Kali Nilai Cukai: Dikenakan jika pelanggaran diselesaikan pada Tahap Penelitian (sebelum terbit Surat Perintah Tugas Penyidikan). Ini adalah biaya termurah untuk mendapatkan “pengampunan” administratif.
2. Denda 4 Kali Nilai Cukai: Dikenakan jika perkara sudah masuk tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Meskipun lebih mahal, nilai ini jauh lebih baik dibandingkan risiko pidana penjara yang berkisar antara 1 hingga 5 tahun dan pidana denda hingga 10 kali nilai cukai jika diputus bersalah oleh hakim.

Prosedur Penyetoran Dana Titipan dan Penghentian Penyidikan

Untuk memanfaatkan fasilitas ini, pelaku atau tersangka harus mengikuti prosedur formal yang ketat agar penyidikan benar-benar dapat dihentikan secara sah. Berikut adalah alur proses bisnis yang berlaku:

Prosedur di Tahap Penelitian (Denda 3x)

• Tim Peneliti memberikan pemberitahuan dan melakukan Berita Acara (BA) Wawancara kepada pelanggar.
• Pelanggar memiliki waktu 24 jam sejak penandatanganan BA Wawancara untuk menyetorkan dana titipan sebesar 3 kali nilai cukai.
• Pelanggar mengajukan Surat Permohonan disertai Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah dan bukti setor dana titipan.
• Jika disetujui oleh Kepala Kantor atau Direktur terkait, diterbitkan Nota Dinas (ND) Persetujuan dan dana titipan dipindahkan ke Kas Negara dalam waktu 3 hari kerja.

Prosedur di Tahap Penyidikan (Denda 4x)

• Tersangka menyampaikan keinginan untuk menempuh jalur Ultimum Remedium Cukai sebelum tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum).
• Tersangka menyetorkan dana titipan sebesar 4 kali nilai cukai ke rekening penampungan yang ditunjuk.
• Penyidik Bea Cukai melakukan penelitian dan gelar perkara untuk memastikan pemenuhan syarat formal.
• Menteri Keuangan mengajukan surat permintaan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung.
• Jaksa Agung menerbitkan Keputusan Penghentian Penyidikan setelah memastikan seluruh denda telah masuk ke Kas Negara.

Perlu diingat, jika permohonan ditolak atau dana titipan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka proses penyidikan kepabeanan dan cukai akan dilanjutkan sesuai prosedur hukum acara pidana (KUHAP) yang berlaku.

Kesimpulan

Prinsip Ultimum Remedium Cukai melalui Pasal 64 UU HPP memberikan jalan tengah yang saling menguntungkan bagi negara dan pelaku usaha. Negara mendapatkan kepastian penerimaan fiskal secara instan, sementara pelaku usaha terhindar dari sanksi pidana penjara melalui mekanisme denda damai cukai. Dengan memahami perbedaan tarif denda antara tahap penelitian (3x) dan tahap penyidikan (4x), pelaku usaha diharapkan dapat lebih proaktif dalam menyelesaikan setiap kekhilafan administratif demi menjaga keberlangsungan bisnis mereka di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.