Dalam dunia perdagangan internasional dan industri barang kena cukai, kepatuhan terhadap regulasi adalah pilar utama. Namun, ketika terjadi dugaan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki instrumen penegakan hukum yang sangat kuat. Proses Penyidikan Kepabeanan dan Cukai merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap penerimaan negara dan masyarakat dari barang-barang ilegal.

Sebagai institusi yang menjalankan fungsi community protector dan revenue collector, Bea Cukai dibekali dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kompetensi khusus. Memahami bagaimana wewenang PPNS Bea Cukai bekerja dalam tahapan pro justitia sangat penting bagi para pelaku usaha agar mendapatkan kepastian hukum. Artikel ini akan mengupas tuntas alur penyidikan, mulai dari dasar hukum, mekanisme koordinasi korwas polri, hingga penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Penyidikan dalam UU Kepabeanan dan UU Cukai

Pelaksanaan penyidikan oleh DJBC tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berpijak pada landasan hukum yang sangat kuat, baik secara materiil maupun formil. Dasar hukum ini memberikan legitimasi bagi setiap tindakan yang diambil oleh penyidik di lapangan.

1. Dasar Hukum Materiil

Hukum materiil mengatur tentang substansi pelanggaran dan ancaman sanksinya. Terdapat dua undang-undang utama yang menjadi acuan:

• UU Kepabeanan: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
• UU Cukai: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2. Dasar Hukum Formil

Hukum formil mengatur tentang tata cara atau prosedur penegakan hukum materiil tersebut. Dalam hal ini, Bea Cukai mengacu pada:

• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia.
• Peraturan Pelaksana: Seperti PMK Nomor 237/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai dan PDJ-08/BC/2024 terkait petunjuk pelaksanaan penyidikan.

Integrasi antara undang-undang sektoral (Kepabeanan dan Cukai) dengan KUHAP memastikan bahwa setiap proses Penyidikan Kepabeanan dan Cukai tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan Kewenangan Administratif dan Kewenangan Pro Justitia

Pejabat Bea dan Cukai diberikan dua jenis kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Pemisahan ini penting untuk dipahami karena menentukan ranah penyelesaian sebuah perkara, apakah cukup secara administratif atau harus masuk ke ranah pidana.

Kewenangan Administratif

Kewenangan ini dijalankan dalam ranah administratif pemerintahan untuk mengamankan hak-hak negara (fiskal). Tujuannya adalah memastikan pemenuhan kewajiban pabean dan cukai tanpa harus melalui proses peradilan pidana jika pelanggaran bersifat administratif. Ruang lingkupnya meliputi:

• Penghentian dan pemeriksaan barang atau sarana pengangkut.
• Penegahan barang.
• Penyegelan.
• Penelitian dan Audit Kepabeanan/Cukai.

Kewenangan ini diatur dalam Pasal 74-90 UU Kepabeanan dan Pasal 33-40B UU Cukai.

Kewenangan Pro Justitia

Kewenangan ini muncul ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana. Di sinilah wewenang PPNS Bea Cukai dalam melakukan penyidikan berperan. Tindakan yang diambil bersifat paksa (upaya paksa) demi kepentingan peradilan. Sesuai Pasal 112 ayat (1) UU Kepabeanan dan Pasal 63 ayat (1) UU Cukai, PPNS diberikan wewenang untuk:

• Melakukan penangkapan dan penahanan.
• Melakukan penggeledahan (rumah, badan, pakaian).
• Melakukan penyitaan barang bukti.
• Memeriksa catatan dan pembukuan.

Pemisahan ini menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran berakhir di penjara. Jika pelanggaran murni administratif, sanksi denda atau pembekuan izin sudah cukup. Namun, jika ditemukan unsur pidana seperti penyelundupan atau pemalsuan pita cukai, maka tahapan pro justitia akan dimulai.

Tahapan Penerbitan SPTP Umum dan SPTP Khusus

Dalam alur penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) adalah dokumen krusial yang menandai dimulainya tindakan formal oleh penyidik. Prosedur ini dilakukan secara bertahap untuk menjaga akurasi penetapan status hukum seseorang.

1. Laporan Kejadian (LK)

Penyidikan dimulai dengan pembuatan Laporan Kejadian berdasarkan hasil penindakan, laporan masyarakat, atau hasil pengembangan intelijen. LK ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang setara dengan tugas fungsi penyidikan.

2. SPTP Umum

Setelah LK dibuat, diterbitkanlah SPTP Umum. Pada tahap ini, penyidik sudah mulai melakukan serangkaian tindakan penyidikan, namun belum menetapkan identitas tersangka. Fokus utama SPTP Umum adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi.

3. SPTP Khusus

SPTP Khusus baru diterbitkan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka dan menemukan minimal dua alat bukti yang sah. SPTP Khusus wajib memuat identitas lengkap tersangka, meliputi:

• Nama lengkap dan nomor identitas.
• Tempat dan tanggal lahir.
• Jenis kelamin dan kebangsaan.
• Tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Penahapan ini memastikan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada proses yang objektif dan tidak terburu-buru, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Mekanisme Koordinasi PPNS dengan Korwas Polri dalam KUHAP Baru

Salah satu perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana menurut UU Nomor 20 Tahun 2025 adalah penguatan peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai koordinator. Koordinasi korwas polri (Koordinasi dan Pengawasan) kini menjadi kewajiban yang lebih ketat bagi PPNS Bea Cukai.

Alur Koordinasi dan Pelaporan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KUHAP, PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berikut adalah beberapa poin utama mekanisme koordinasi tersebut:

• Penerbitan SPDP: Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kini wajib disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Korwas Polri. SPDP Umum harus dikirimkan maksimal 7 hari setelah terbitnya SPTP Umum.
• Upaya Paksa: Untuk melakukan penangkapan dan penahanan, PPNS DJBC wajib mendapatkan surat perintah dari Polri terlebih dahulu (sesuai Pasal 93 dan Pasal 99 KUHAP baru).
• Bantuan Teknis: Penggunaan laboratorium forensik atau bantuan ahli digital forensik kini harus dikoordinasikan melalui Laboratorium Forensik Polri (Pasal 56).
• Penyerahan Berkas: Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga dilakukan melalui koordinasi dengan Korwas Polri.

Peran aktif Korwas Polri bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum (integrated criminal justice system) dan menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penanganan perkara.

Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Kepabeanan

Meskipun sedang dalam proses hukum, tersangka tetap memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 142 UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP), berikut adalah beberapa hak utama tersangka dalam Penyidikan Kepabeanan dan Cukai:

Kategori Hak	Deskripsi Singkat
Bantuan Hukum	Berhak memilih dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan.
Informasi	Berhak diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti mengenai apa yang disangkakan.
Komunikasi	Berhak menghubungi keluarga, kerabat, atau perwakilan negara (bagi WNA).
Kesehatan	Berhak mendapatkan kunjungan dokter untuk kepentingan kesehatan dirinya.
Keadilan	Berhak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan (a de charge) serta mengajukan mekanisme Keadilan Restoratif.
Perlakuan Layak	Bebas dari penyiksaan, intimidasi, atau perbuatan yang merendahkan martabat manusia.

Penyidik PPNS Bea Cukai berkewajiban untuk menyampaikan hak-hak ini kepada tersangka sebelum pemeriksaan dimulai. Hal ini merupakan bagian dari komitmen DJBC dalam menegakkan hukum secara profesional dan humanis.

Kesimpulan

Proses Penyidikan Kepabeanan dan Cukai merupakan prosedur formal yang sangat terukur. Dengan adanya pembagian kewenangan antara administratif dan pro justitia, serta mekanisme koordinasi korwas polri yang ketat, kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha semakin terjamin. Setiap tahapan, mulai dari Laporan Kejadian hingga penyerahan berkas ke Kejaksaan, dilakukan dengan pengawasan berlapis untuk memastikan bahwa wewenang PPNS Bea Cukai dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Bagi pelaku usaha, memahami prosedur ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang memahami hak-hak hukum yang dimiliki dalam menghadapi proses peradilan.