Dalam sistem hukum kepabeanan dan cukai di Indonesia, penegakan hukum tidak selalu berakhir di jeruji besi. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah memperkuat asas ultimum remedium, yaitu menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Salah satu instrumen penting dalam kebijakan ini adalah Penghentian Penyidikan Cukai untuk kepentingan penerimaan negara. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi tersangka tindak pidana cukai untuk menyelesaikan perkaranya secara administratif dengan membayar sejumlah denda kepada negara, sehingga proses peradilan pidana tidak perlu dilanjutkan.

Penerapan kebijakan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung, terdapat potensi piutang pidana denda cukai yang sangat besar, mencapai sekitar Rp 350 miliar, yang tidak terlaksana karena terpidana lebih memilih menjalani hukuman kurungan pengganti (subsider). Hal ini mengakibatkan negara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk merawat narapidana di penjara tanpa mendapatkan manfaat fiskal. Oleh karena itu, melalui Pasal 64 UU HPP dan peraturan pelaksananya seperti PP 54 Tahun 2023, pemerintah membuka jalan tengah yang lebih menguntungkan bagi kas negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Mekanisme Penghentian Penyidikan Menurut Pasal 64 UU HPP

Mekanisme Penghentian Penyidikan Cukai diatur secara spesifik dalam Pasal 64 UU HPP. Aturan ini menegaskan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua jenis pelanggaran cukai bisa mendapatkan fasilitas ini. Hanya tindak pidana yang melanggar pasal-pasal tertentu yang bersifat administratif-ekonomis yang dapat diajukan penghentiannya.

Berikut adalah daftar pasal dalam Undang-Undang Cukai (yang telah diubah dengan UU HPP) yang memungkinkan dilakukannya penghentian penyidikan:

• Pasal 50: Terkait kegiatan menjalankan pabrik, tempat penyimpanan, atau impor Barang Kena Cukai (BKC) tanpa izin dengan maksud mengelakkan cukai.
• Pasal 52: Terkait pengusaha pabrik atau tempat penimbunan yang mengeluarkan BKC tanpa dokumen yang sah.
• Pasal 54: Terkait menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai (rokok polos).
• Pasal 56: Terkait menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang berasal dari tindak pidana.
• Pasal 58: Terkait menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai kepada yang tidak berhak, atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya.

Jika tersangka melakukan pelanggaran di luar pasal-pasal genap tersebut, misalnya melanggar Pasal 53 atau Pasal 55 UU Cukai, atau jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan, maka fasilitas penghentian penyidikan ini tidak dapat diberikan. Selain itu, tersangka harus bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan agar permohonannya dapat dipertimbangkan oleh tim penyidik.

Besaran Sanksi Denda 4 Kali Nilai Cukai untuk Tersangka

Salah satu syarat mutlak agar penyidikan dapat dihentikan adalah pembayaran sanksi administratif. Berbeda dengan tahap penelitian yang mengenakan denda 3 kali nilai cukai, pada tahap penyidikan, tersangka diwajibkan membayar denda 4 kali cukai yang seharusnya dibayar. Kenaikan nilai denda ini mencerminkan tingkat keseriusan perkara yang sudah masuk ke ranah pro-justitia.

Untuk memberikan transparansi kepada tersangka, tim penyidik Bea Cukai akan menyusun Formulir Perhitungan Sanksi Administratif. Formulir ini mencakup detail mengenai:

1. Jumlah Barang Kena Cukai (BKC) atau pita cukai yang menjadi objek pelanggaran.
2. Tarif cukai yang digunakan sebagai dasar perhitungan.
3. Dasar penentuan tarif cukai.
4. Nilai cukai yang seharusnya dibayar.
5. Total sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai.

Terkait penentuan tarif cukai, terdapat prinsip penting yang harus dipahami. Perhitungan nilai cukai didasarkan pada tarif yang berlaku pada saat dilakukan penegahan atau penindakan. Hal ini diatur untuk memastikan bahwa kerugian negara yang dihitung mencerminkan kondisi riil saat pelanggaran ditemukan. Sebagai contoh, jika sebuah pabrik ilegal ditindak, namun fisik barangnya sudah tidak ada karena telah terjual, maka perhitungan didasarkan pada data transaksi atau dokumen yang ditemukan dengan menggunakan tarif cukai pada waktu kejadian (tempus delicti).

Kategori Barang	Dasar Perhitungan Tarif
BKC Umum	Tarif cukai yang seharusnya berlaku
Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	Tarif cukai MMEA dalam negeri sesuai golongan
Hasil Tembakau (HT) selain Cerutu	Tarif cukai terendah untuk jenis tersebut
Tembakau Iris (TIS)	Tarif cukai tertinggi untuk TIS dalam negeri
Pita Cukai Asli	Tarif cukai yang tertera pada pita cukai tersebut

Wewenang Jaksa Agung dalam Penghentian Penyidikan Cukai

Meskipun proses awal dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai, keputusan akhir mengenai penghentian perkara berada di tangan otoritas kejaksaan. Sesuai Pasal 64 ayat (1) UU HPP, Jaksa Agung cukai memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak surat permintaan dari Menteri Keuangan diterima.

Proses ini melibatkan koordinasi tingkat tinggi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung. Setelah tersangka membayar denda 4 kali cukai, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Bea Cukai akan menerbitkan Surat Permintaan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada:

• Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS): Untuk perkara yang ditangani di tingkat Kantor Pusat DJBC.
• Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati): Untuk perkara yang ditangani di tingkat Kantor Wilayah atau KPU.
• Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari): Untuk perkara yang ditangani di tingkat KPPBC.

Penting untuk diketahui bahwa meskipun perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, selama hakim belum menjatuhkan vonis, terdakwa tetap memiliki kesempatan untuk membayar sanksi administratif tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas asas ultimum remedium demi memaksimalkan penerimaan negara dibandingkan sekadar menghukum badan.

Tahapan Permohonan dari Tersangka hingga Surat Persetujuan

Bagi pelaku usaha atau individu yang terjerat kasus cukai dan ingin mengajukan penghentian penyidikan, terdapat prosedur formal yang harus diikuti sesuai dengan PMK 165/2023. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Pemberitahuan oleh Penyidik

Penyidik Bea Cukai wajib memberitahukan kepada tersangka bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan Penghentian Penyidikan Cukai. Pemberitahuan ini biasanya disampaikan saat pemeriksaan tersangka dan dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

2. Pengajuan Surat Permohonan

Tersangka harus membuat surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Bea Cukai. Permohonan ini harus diajukan sebelum penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Tahap 2). Jika tersangka lebih dari satu orang, permohonan dapat diajukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

3. Penelitian dan Gelar Perkara

Setelah menerima permohonan, penyidik akan melakukan penelitian mendalam dan gelar perkara. Tujuannya adalah memastikan identitas tersangka, pasal yang dilanggar, serta kebenaran perhitungan denda 4 kali cukai. Hasil dari tahap ini adalah Resume Penyidikan yang menjadi dasar pemberian persetujuan atau penolakan.

4. Pembayaran Sanksi Administratif

Jika permohonan disetujui, tersangka akan menerima Surat Persetujuan. Tersangka wajib menyetorkan dana denda ke Rekening Penampungan Dana Titipan DJBC dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat persetujuan diterima. Pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap, asalkan lunas dalam batas waktu tersebut.

5. Penerbitan Surat Permintaan ke Kejaksaan

Setelah bukti pembayaran diterima dan tersangka menandatangani surat pernyataan pengakuan bersalah, pejabat Bea Cukai akan menerbitkan Surat Permintaan Penghentian Penyidikan kepada pihak Kejaksaan dalam waktu 5 hari kerja.

Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Milik Negara (BMN)

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah: “Bagaimana nasib barang-barang yang disita setelah denda dibayar?” Berdasarkan PP 54 Tahun 2023, penghentian penyidikan membawa konsekuensi hukum terhadap barang bukti yang disita.

Barang Kena Cukai (BKC): Seluruh BKC yang menjadi objek tindak pidana, seperti rokok ilegal atau minuman keras tanpa pita cukai, akan ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN). Barang-barang ini biasanya akan dimusnahkan oleh negara karena sifatnya yang ilegal dan tidak boleh beredar di pasar.

Barang Lain (Non-BKC): Untuk barang-barang yang bukan merupakan objek cukai tetapi ikut disita (seperti mobil pengangkut, alat komunikasi, atau mesin produksi), penyelesaiannya bergantung pada status kepemilikan:

• Jika barang tersebut milik tersangka, maka dapat ditetapkan menjadi BMN sebagai bagian dari penyelesaian perkara.
• Jika barang tersebut milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Prosedur pengembalian barang milik pihak ketiga dilakukan melalui pengumuman resmi. Jika dalam jangka waktu tertentu (biasanya 30 hari setelah pengumuman kedua) pemilik tidak kunjung mengambil barangnya, maka barang tersebut akan ditetapkan sebagai BMN untuk menghindari biaya penumpukan di tempat penimbunan pabean.

Kesimpulan

Kebijakan Penghentian Penyidikan Cukai merupakan manifestasi dari hukum modern yang lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara daripada sekadar hukuman fisik. Dengan membayar denda 4 kali cukai, tersangka mendapatkan kepastian hukum dan terhindar dari vonis penjara, sementara negara mendapatkan penerimaan yang pasti untuk pembangunan. Prosedur ini diatur dengan ketat melalui Pasal 64 UU HPP dan PP 54 Tahun 2023 guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya.