kepabeanan
-
Kewenangan Pejabat Bea Cukai dalam Membuka Surat yang Dikirim Lewat Pos
Kewenangan Pejabat Bea Cukai – Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap barang impor dan ekspor, Direktorat…
-
PER-4/BC/2024: Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengeluarkan…
-
Pemeriksaan Fisik dalam Kepabeanan: Regulasi, Prosedur, dan Implementasi
Pemeriksaan fisik merupakan bagian esensial dari proses kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan…
-
PMK 32 Tahun 2024: Pembebasan Bea Masuk untuk Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan
PMK 32 Tahun 2024 – Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32…
-
Apa Itu Reekspor atau Ekspor Kembali?
Apa Itu Reekspor atau Ekspor Kembali? – Reekspor, atau yang dikenal dengan ekspor kembali, adalah…
-
Jenis Barang Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses impor barang di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan…
-
Layanan Rush Handling: Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir
Layanan rush handling adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan untuk barang impor tertentu yang memerlukan penanganan…
-
Pengertian Barang Kiriman Menurut PMK 96 Tahun 2023
Pengertian Barang Kiriman – Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Menurut Pasal…
-
Bravo Bea Cukai Indonesia: Solusi Komunikasi Masyarakat dengan Bea Cukai
Bravo Bea Cukai Indonesia – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah memperkenalkan Bravo Bea…
-
Sanksi untuk Importir AEO/MITA Kepabeanan yang Terlambat Menyampaikan Inward Manifest
Sanksi untuk Importir AEO/MITA – Pemerintah Indonesia telah memperketat aturan bagi perusahaan pemegang sertifikat operator…