Peraturan Menteri Keuangan
-
Hot Pursuit dalam Pengawasan dan Penindakan Bea Cukai
Bea Cukai memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dan industri dari ancaman barang-barang berbahaya. Salah…
-
Penerapan Tarif Preferensi dalam Memanfaatkan FTA untuk Impor
Penerapan Tarif Preferensi – Salah satu hal yang penting dalam memanfaatkan Free Trade Agreement (FTA)…
-
Pemerintah Indonesia Batasi Ukuran Barang Kiriman Pekerja Migran
Pemerintah Indonesia telah merilis sebuah peraturan baru yang membatasi dimensi kiriman barang dari Pekerja Migran…
-
Jenis Barang Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses impor barang di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan…
-
Layanan Rush Handling: Peraturan dan Ketentuan Jaminan Importir
Layanan rush handling adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan untuk barang impor tertentu yang memerlukan penanganan…
-
Ketentuan Barang Bawaan Penumpang untuk Produk Hasil Tembakau
Ketentuan Barang Bawaan Penumpang – Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 203/2017, telah menetapkan…
-
Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Non Perdagangan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membedakan barang kiriman menjadi dua kategori utama: hasil perdagangan…
-
Panduan Pengajuan Keberatan ke Bea Cukai
Pengajuan Keberatan ke Bea Cukai – Ada kalanya importir, baik perseorangan atau badan hukum, tidak…
-
Sanksi untuk Importir AEO/MITA Kepabeanan yang Terlambat Menyampaikan Inward Manifest
Sanksi untuk Importir AEO/MITA – Pemerintah Indonesia telah memperketat aturan bagi perusahaan pemegang sertifikat operator…
-
Memahami Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)
Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH…