Peran DJBC dalam Menjaga HKI – Dalam dunia bisnis modern, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu elemen yang sangat penting bagi para pelaku usaha. HKI meliputi paten, merek dagang, hak cipta, dan desain industri yang memberi hak eksklusif bagi pencipta atau pemilik untuk melindungi karyanya dari penyalahgunaan. Dalam menjaga HKI di Indonesia, DJBC / Bea Cukai Indonesia memainkan peran sentral dalam memastikan produk-produk asli terhindar dari ancaman pemalsuan dan pelanggaran hak intelektual, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh barang-barang palsu atau ilegal.
Peran Bea Cukai dalam Pengawasan dan Penegakan HKI
Bea Cukai bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas barang yang masuk dan keluar Indonesia. Tidak hanya bertindak sebagai pengawas lalu lintas barang, Bea Cukai juga berperan aktif dalam melindungi HKI dari penyalahgunaan dan pemalsuan yang merugikan negara dan masyarakat. Dengan fungsi pengawasan yang cermat, Bea Cukai memastikan agar inovasi dan karya intelektual dari para pelaku usaha dalam negeri mendapatkan perlindungan yang sah. Langkah ini sangat penting, terutama dalam mencegah masuknya barang-barang palsu yang melanggar HKI dan dapat merusak pasar produk asli di Indonesia.
Pentingnya Perekaman (Recordation) HKI di Sistem Bea Cukai
Dalam menjalankan peran ini, Bea Cukai menggunakan sistem perekaman atau recordation HKI sebagai alat penting dalam pengawasan. Melalui ketentuan yang tertuang dalam PMK Nomor 40/2018, Bea Cukai memiliki wewenang untuk melakukan penangguhan sementara terhadap impor atau ekspor barang yang diduga melanggar HKI atas merek dan hak cipta yang telah terdaftar. Dengan adanya sistem perekaman ini, para pemilik HKI bisa lebih mudah melindungi produknya dari pelanggaran melalui jalur pabean.
Perekaman atau recordation merupakan proses bagi pemilik HKI untuk mendaftarkan informasi produk dan merek mereka ke dalam database kepabeanan Bea Cukai. Dengan terdaftarnya produk, Bea Cukai dapat mengawasi dengan lebih efektif dan efisien, mencegah masuknya barang-barang yang melanggar HKI ke pasar Indonesia. Pemilik merek yang sudah melakukan perekaman akan mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain:
- Pencegahan dini terhadap barang-barang palsu sebelum terdistribusi di pasar.
- Perlindungan terhadap reputasi produk dari ancaman barang-barang tiruan yang berkualitas rendah.
- Kepastian hukum dan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk asli di pasar.
Kolaborasi Bea Cukai dalam Penegakan HKI
Selain pengawasan langsung, Bea Cukai juga tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) HKI bersama lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Bareskrim Polri, BPOM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan HKI di Indonesia melalui berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, serta operasi penegakan hukum di lapangan.
Bea Cukai juga meningkatkan kerjasama internasional dengan organisasi-organisasi seperti World Customs Organization (WCO) melalui program seperti Operation Action IPR A/P III. Program ini bertujuan untuk memperkuat upaya internasional dalam melindungi hak kekayaan intelektual, serta bertukar informasi terkait pelanggaran HKI yang bersifat lintas negara.
Program Customs Visit to Potential Recordants (CVPR)
Sebagai upaya optimal dalam menegakkan HKI, Bea Cukai meluncurkan program terobosan Customs Visit to Potential Recordants (CVPR) pada tahun 2024. Program ini bertujuan untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan yang berpotensi atau terindikasi mengalami pelanggaran HKI dan membantu mereka dalam proses perekaman merek ke dalam sistem kepabeanan Bea Cukai. Melalui CVPR, Bea Cukai telah mengunjungi berbagai perusahaan di sektor otomotif, kosmetik, tekstil, dan produk minuman kemasan, memberikan bimbingan langsung tentang pentingnya melindungi merek mereka dari ancaman produk palsu.
Program ini memberikan edukasi yang mendalam kepada perusahaan tentang manfaat perekaman HKI dan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi produk mereka. Dengan adanya kunjungan langsung ini, Bea Cukai berharap semakin banyak perusahaan yang akan melakukan recordation untuk memastikan keamanan produk mereka dari ancaman pemalsuan.
Baca Juga: Peran Bea Cukai dalam Pencegahan Peredaran Narkotika di Indonesia
Data Statistik dan Capaian Bea Cukai dalam Penegakan HKI
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Bea Cukai telah mencatatkan berbagai capaian dalam penindakan pelanggaran HKI. Dari tahun 2018 hingga September 2024, Bea Cukai berhasil menindak 17 kasus pelanggaran HKI, dengan 9 kasus di antaranya telah dilanjutkan ke Pengadilan Niaga. Bea Cukai berhasil menahan berbagai barang yang melanggar HKI, termasuk:
- 1.146.240 buah pulpen yang diduga palsu
- 160 gulung dan 890 karton amplas ilegal
- 4.617.296 buah pisau cukur palsu
- 72.000 buah kosmetik yang melanggar hak cipta
- 1.681 karton masker tiruan
Penindakan ini telah menyelamatkan Indonesia dari potensi bahaya yang timbul akibat barang-barang palsu, seperti risiko kesehatan, keselamatan konsumen, dan menurunnya reputasi produk asli di pasaran. Pengawasan ini juga berfungsi untuk mencegah dampak ekonomi negatif, termasuk kemungkinan produk palsu digunakan sebagai sumber dana untuk kegiatan ilegal.
Dampak Negatif Barang Palsu terhadap Masyarakat dan Ekonomi
Barang palsu tidak hanya merugikan pelaku usaha asli, tetapi juga menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan ekonomi. Di antara dampak negatif yang ditimbulkan oleh barang-barang palsu atau ilegal adalah:
- Risiko kesehatan dan keselamatan: Produk palsu, terutama dalam kategori kosmetik dan alat kesehatan, sering kali tidak memenuhi standar keamanan, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
- Penurunan inovasi: Ketidakamanan dalam melindungi produk menyebabkan berkurangnya minat inovasi bagi pelaku usaha lokal.
- Kerugian ekonomi: Barang palsu dapat mengakibatkan kerugian besar bagi negara dalam bentuk hilangnya pendapatan cukai dan pajak.
- Isu kepercayaan investasi: Maraknya barang palsu dapat menurunkan kepercayaan investor asing dalam berinvestasi di Indonesia.
Imbauan Bea Cukai kepada Pemilik Merek dan Hak Cipta
Budi Prasetiyo mengimbau para pemilik merek dan hak cipta untuk segera mendaftarkan produk mereka ke sistem rekordasi Bea Cukai. Dengan mendaftarkan HKI ke dalam sistem Bea Cukai, pemilik produk akan mendapatkan perlindungan langsung dari potensi masuknya barang palsu yang dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi merek mereka di pasar Indonesia.
Dengan sistem recordation yang kuat, Bea Cukai dapat menjalankan perannya lebih efektif dalam mencegah barang palsu dan melindungi inovasi serta kreativitas para pelaku usaha. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri di Indonesia yang aman, sehat, dan kompetitif.
Penutup
Bea Cukai terus berkomitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Dengan dukungan teknologi, kerja sama dengan instansi terkait, serta program-program edukasi seperti CVPR, Bea Cukai memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap HKI. Upaya ini tidak hanya melindungi para inovator dan pelaku usaha dari ancaman pemalsuan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat terhindar dari risiko yang mungkin ditimbulkan oleh barang-barang ilegal dan berbahaya.
Dengan peran yang kuat dalam menjaga dan menegakkan HKI, Bea Cukai mendukung ekosistem bisnis Indonesia yang lebih baik, di mana produk asli dihargai dan pelaku usaha memiliki jaminan keamanan atas hasil karyanya.
Untuk informasi tentang Bea Cukai Indonesia silahkan kunjungi website bea cukai disini.
Kumpulan konsultasi bea cukai disini.
Topik: Bea Cukai, Hak Kekayaan, HKI Indonesia, pengawasan HKI, perlindungan merek, pencegahan pemalsuan, recordation HKI, barang ilegal, Satgas HKI, Customs Indonesia, peran djbc, peran djbc hki