Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean,

Apa Itu Advance Payment dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Apa Itu Advance Payment dalam Kegiatan Ekspor-Impor

Apa Itu Advance Payment – Kegiatan ekspor-impor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional. Perdagangan lintas batas negara ini tentu melibatkan beragam peraturan yang berbeda dari setiap negara. Sebagai bagian dari kegiatan bisnis, ekspor-impor juga melibatkan kesepakatan atau kontrak jual beli yang umumnya memuat klausula tata cara pembayaran, termasuk di antaranya cara pembayaran. Salah satu cara […]

Apa Itu Advance Payment dalam Kegiatan Ekspor-Impor? Read More »

Mengajukan Valuation Advice ke Bea Cukai: Solusi Menghitung Nilai Pabean dengan Mudah

Mengajukan Valuation Advice ke Bea Cukai Solusi Menghitung Nilai Pabean dengan Mudah

Permohonan Valuation Advice ke Bea Cukai – Importir yang merasa kesulitan atau ragu dengan nilai pabean yang perlu diberitahukan dapat mengajukan permohonan valuation advice kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Layanan ini dirancang untuk memberikan petunjuk mengenai cara perhitungan nilai pabean atas barang yang akan diimpor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, importir

Mengajukan Valuation Advice ke Bea Cukai: Solusi Menghitung Nilai Pabean dengan Mudah Read More »

Cara Tracking Barang Kiriman dari Luar Negeri melalui Laman Bea Cukai

Cara Tracking Barang Kiriman – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menyediakan akses tracking barang kiriman melalui laman www.beacukai.go.id/barangkiriman guna memudahkan masyarakat yang ingin melacak barang kiriman dari luar negeri, baik barang dari belanja online atau jenis barang kiriman lainnya. 1. Proses Tracking Barang Kiriman Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Encep Dudi Ginanjar

Cara Tracking Barang Kiriman dari Luar Negeri melalui Laman Bea Cukai Read More »

Hati-Hati, Kesalahan dalam Melaporkan Nilai Pabean Bisa Berujung Denda hingga 1000%

Hati-Hati, Kesalahan dalam Melaporkan Nilai Pabean Bisa Berujung Denda hingga 1000%

Undang-Undang (UU) Kepabeanan telah mengatur secara ketat pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan. Sanksi ini beragam tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, terutama kesalahan dalam melaporkan nilai pabean yang dapat mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk. Artikel ini akan mengulas secara mendalam ketentuan sanksi administrasi berdasarkan UU Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah terkait, serta langkah-langkah yang

Hati-Hati, Kesalahan dalam Melaporkan Nilai Pabean Bisa Berujung Denda hingga 1000% Read More »

Daftar IMEI di Bea Cukai Terdekat Masih Dibebaskan Bea Masuk hingga USD500, Asal….

Daftar IMEI di Bea Cukai Terdekat Masih Dibebaskan Bea Masuk hingga USD500, Asal....

Daftar IMEI di Bea Cukai – Dalam upaya untuk menekan peredaran ponsel ilegal di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan pendaftaran IMEI. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang beredar di pasaran memiliki identitas yang sah dan terdaftar. IMEI, atau International Mobile Equipment Identity, adalah nomor identitas unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat

Daftar IMEI di Bea Cukai Terdekat Masih Dibebaskan Bea Masuk hingga USD500, Asal…. Read More »

PMK 32 Tahun 2024: Pembebasan Bea Masuk untuk Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan

PMK 32 Tahun 2024 Pembebasan Bea Masuk untuk Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan

PMK 32 Tahun 2024 – Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2024 yang mengatur pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Peraturan ini menggantikan PMK 101/2007, dengan tujuan menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi dan menyederhanakan proses bisnis dalam kegiatan importasi. Latar Belakang Pembaruan

PMK 32 Tahun 2024: Pembebasan Bea Masuk untuk Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Read More »

Penerapan Tarif Preferensi dalam Memanfaatkan FTA untuk Impor

Penerapan Tarif Preferensi dalam Memanfaatkan FTA untuk Impor

Penerapan Tarif Preferensi – Salah satu hal yang penting dalam memanfaatkan Free Trade Agreement (FTA) untuk impor adalah memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan Tarif Preferensi. Dalam hal ini, importir memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dilaksanakan dengan teliti agar dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. 1. Penyerahan SKA dan/atau DAB Untuk

Penerapan Tarif Preferensi dalam Memanfaatkan FTA untuk Impor Read More »

Cara Menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Cara Menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Mengimpor barang dari luar negeri merupakan aktivitas yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai regulasi dan biaya terkait. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara rinci cara menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tujuan kami adalah memberikan panduan komprehensif yang dapat membantu Anda memahami dan mengurus kewajiban pajak saat mengimpor barang.

Cara Menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Read More »

Jenis Barang Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024

Jenis Barang Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses impor barang di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2024 yang mengatur penambahan jenis barang yang dapat memperoleh fasilitas rush handling. Artikel ini akan membahas secara mendalam jenis-jenis barang yang termasuk dalam kategori tersebut serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan terbaru. Pengertian

Jenis Barang Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024 Read More »

Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024

Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 26 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera, atau yang dikenal dengan istilah rush handling. Peraturan ini merupakan revisi dari PMK 74/2021 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 29 Mei 2024. Perubahan Ketentuan PMK 26 Tahun 2024 membawa sejumlah perubahan penting, termasuk sanksi administrasi, bentuk

Rush Handling Sesuai PMK 26 Tahun 2024 Read More »

Scroll to Top