Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan bahwa pemerintah terus mematangkan rencana ekstensifikasi barang kena cukai (BKC). Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Iyan Rubianto, menyebutkan terdapat setidaknya tujuh alasan mengapa ekstensifikasi BKC perlu dilaksanakan, dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
1. Jumlah Barang Kena Cukai di Indonesia Masih Terbatas
Jumlah barang kena cukai (BKC) di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan negara-negara lain. Saat ini, Indonesia hanya menerapkan cukai pada tiga jenis barang, yaitu paling sedikit di antara negara-negara ASEAN. Sebagai perbandingan, Vietnam memiliki 16 BKC, Laos 18 BKC, Thailand 21 BKC, dan Brunei Darussalam 22 BKC.
2. Ketergantungan pada Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Penerimaan cukai di Indonesia sangat tergantung pada cukai hasil tembakau (CHT), dengan kontribusi CHT mencapai 95% dari total penerimaan cukai. Ketergantungan yang tinggi ini menunjukkan perlunya diversifikasi sumber penerimaan cukai agar lebih berimbang.
3. Rasio Penerimaan Cukai terhadap Perpajakan Masih Rendah
Rasio penerimaan cukai dibandingkan dengan perpajakan secara keseluruhan di Indonesia masih rendah. Hal ini menunjukkan potensi besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam memaksimalkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi BKC.
4. Rasio Penerimaan BKC terhadap PDB Juga Kecil
Selain rasio penerimaan cukai terhadap perpajakan, rasio penerimaan BKC terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih kecil. Ini menjadi salah satu alasan penting mengapa ekstensifikasi BKC perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
5. Isu Keberlanjutan
Ketergantungan pada satu objek cukai, yakni CHT, menimbulkan isu keberlanjutan. Pengusaha hasil tembakau sering merasa dieksploitasi karena kontribusi penerimaan cukai dari sektor ini sangat dominan. Oleh karena itu, ekstensifikasi BKC diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan dalam sistem perpajakan.
Baca Juga: Perbedaan Empat Jenis Bea Masuk Tambahan di Indonesia
6. Isu Lingkungan dan Kesehatan
Ekstensifikasi BKC juga penting untuk mengatasi isu lingkungan dan kesehatan. Dengan mengenakan cukai pada produk-produk yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, pemerintah dapat mengurangi konsumsi barang-barang tersebut dan mendorong masyarakat untuk memilih alternatif yang lebih sehat dan ramah lingkungan.
7. Mewujudkan Keadilan dan Keseimbangan Sosial
Instrumen cukai dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial. Dengan menerapkan cukai pada berbagai jenis barang, pemerintah dapat mengatur pola konsumsi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
Implementasi Ekstensifikasi BKC
Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengamanatkan bahwa penambahan atau pengurangan objek cukai perlu dibahas dengan DPR dan dimasukkan dalam Undang-Undang APBN. Dalam beberapa tahun terakhir, rencana ekstensifikasi BKC telah disampaikan kepada DPR dan sedang dalam proses pembahasan.
Langkah-langkah Implementasi
- Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP): Sebagai payung hukum pengaturan penambahan jenis barang yang dikenakan cukai.
- Konsultasi dengan DPR: Untuk membahas dan menyetujui penambahan atau pengurangan objek cukai.
- Pemantauan Kondisi Ekonomi dan Masyarakat: Implementasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan kesiapan masyarakat.
Target Penerimaan Cukai Plastik dan MBDK
Pemerintah mulai mewacanakan pengenaan cukai plastik sejak 2016, dengan target penerimaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, target penerimaan cukai plastik ditetapkan senilai Rp1,84 triliun. Untuk cukai minuman beralkohol dalam kemasan (MBDK), target penerimaan pada tahun 2024 ditetapkan senilai Rp4,38 triliun.
Kesimpulan
Ekstensifikasi barang kena cukai merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara, melindungi lingkungan, dan menciptakan keseimbangan sosial. Dengan memperhatikan tujuh alasan utama di balik kebijakan ini, kita dapat lebih mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.
Untuk informasi tentang Bea Cukai Indonesia silahkan kunjungi website bea cukai disini.
Kumpulan konsultasi bea cukai disini.
Topik: ekstensifikasi barang kena cukai, barang kena cukai, DJBC, cukai hasil tembakau, isu keberlanjutan cukai, cukai plastik, cukai minuman beralkohol, penerimaan negara, kebijakan fiskal, perlindungan industri lokal, pengendalian konsumsi, keadilan sosial, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup
