mita kepabeanan

Persyaratan Baru Menjadi Mitra Utama (MITA) Kepabeanan

Persyaratan Baru Menjadi Mitra Utama (MITA) Kepabeanan

Mitra Utama (MITA) Kepabeanan – Pemerintah telah mengintensifkan persyaratan untuk menjadi Mitra Utama (MITA) Kepabeanan melalui PMK 128/2023. Perubahan ini mencakup penambahan kriteria baru, di mana eksportir atau importir sekarang harus memiliki pegawai yang ahli kepabeanan. Syarat ini merupakan tambahan baru yang tidak diatur dalam ketentuan sebelumnya, yaitu PMK 229/2015 dan PMK 211/2016. Kriteria Baru […]

Persyaratan Baru Menjadi Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Read More »

Status MITA Kepabeanan dan AEO: Persyaratan dan Pencabutan Menurut PMK 128/2023

Status MITA Kepabeanan dan AEO: Persyaratan dan Pencabutan Menurut PMK 128/2023

Pada era perdagangan internasional yang semakin kompleks, perusahaan perlu memahami perubahan regulasi terkini terutama terkait dengan status MITA (Mitra Utama) Kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO). Artikel ini akan membahas ketentuan baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 128/2023 terkait pencabutan status MITA Kepabeanan ketika perusahaan bersangkutan juga mendapatkan pengakuan sebagai AEO. Landasan Hukum

Status MITA Kepabeanan dan AEO: Persyaratan dan Pencabutan Menurut PMK 128/2023 Read More »

PMK 128 Tahun 2023: Perubahan Dalam Ketentuan MITA Kepabeanan

PMK 128 Tahun 2023: Perubahan Dalam Ketentuan MITA Kepabeanan

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 128 Tahun 2023 yang secara substansial merevisi ketentuan terkait dengan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Revisi ini, yang menggantikan PMK 229/2015 dan PMK 211/2016, bertujuan utama untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap eksportir dan importir. Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan PMK 128 Tahun 2023 menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan

PMK 128 Tahun 2023: Perubahan Dalam Ketentuan MITA Kepabeanan Read More »

Scroll to Top