Ketentuan Pengeluaran Sementara Dari Kawasan Berikat ke TLDDP

Ketentuan Pengeluaran Sementara Dari Kawasan Berikat ke TLDDP

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengeluarkan sementara barang dan/atau bahan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP). Pengeluaran sementara tersebut dilakukan dalam rangka subkontrak, reparasi atau perbaikan, peminjaman Barang Modal untuk keperluan produksi, pengetesan atau pengembangan kualitas produksi, returnable package, dipamerkan atau tujuan lain dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Permohonan Pengeluaran Sementara

Pengeluaran sementara ke TLDDP dilakukan setelah Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean dengan menetapkan batas waktu pemasukan kembali barang dan/atau bahan ke Kawasan Berikat. Untuk mendapat persetujuan tersebut, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan pengeluaran sementara kepada Kepala Kantor Pabean secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis. Permohonan tersebut dilampiri dengan:

  1. fotokopi izin usaha penerima;
  2. perjanjian pekerjaan. Perjanjian tersebut paling sedikit memuat informasi mengenai uraian dan jangka waktu pekerjaan;
  3. rincian pungutan Bea Masuk, Cukai dan/atau PDRI;
  4. surat pernyataan dari penerima yang menyatakan bahwa bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Baca juga : Ketentuan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Berikat

Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu:

  • paling lama 5 jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap jika permohonan melalui SKP;
  • paling lama 2 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap jika permohonan secara tertulis.

Ketentuan Pengeluaran Sementara berupa Peminjaman Barang Modal

Jika pengeluaran sementara ke TLDDP berupa peminjaman Barang Modal untuk keperluan produksi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • barang hasil pengerjaan Barang Modal yang dipinjamkan, seluruhnya harus dimasukkan ke Kawasan Berikat;
  • jika ketentuan diatas tidak terpenuhi, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membayar Bea Masuk, Cukai dan/atau PDRI yang terutang atas Barang Modal yang dipinjamkan.

Baca juga : Pengeluaran Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke TLDDP

Baca Juga:  Pengawasan Angkut Terus dan Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor

Ketentuan Jika Barang Tidak Dimasukkan Kembali Ke Kawasan Berikat

Dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara ke TLDDP tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean maka:

  • jaminan yang dipertaruhkan atas pengeluaran sementara dicairkan;
  • Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar; dan
  • Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara ke TLDDP terlambat dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat dalam batas waktu yang telah ditetapkan, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Perubahan atau Perpanjangan Batas Waktu Pengeluaran Sementara

Kepala Kantor Pabean dapat memberikan perubahan atau perpanjangan batas waktu persetujuan pengeluaran sementara sebelum batas waktu yang telah ditetapkan berakhir. Perubahan atau perpanjangan tersebut berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB. Jika dilakukan perubahan atau perpanjangan batas waktu, pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menyesuaikan jaminan.

Demikianlah pembahasan mengenai Ketentuan Pengeluaran Sementara Dari Kawasan Berikat ke TLDDP berdasarkan PER-19/BC/2018. Semoga bermanfaat.

Sumber : PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat

Scroll to Top