Pada akhir April 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengumumkan penghapusan jalur kuning dalam proses pengeluaran barang impor. Kebijakan ini resmi berlaku berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-2/BC/2022, yang menggantikan aturan sebelumnya dalam PER-16/BC/2016. Dengan adanya perubahan ini, jalur pengeluaran barang impor kini hanya terdiri atas jalur hijau dan jalur merah. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara detail latar belakang penghapusan jalur kuning serta implikasinya bagi para importir dan pengguna jasa kepabeanan di Indonesia.

Latar Belakang Penghapusan Jalur Kuning

Jalur kuning, yang sebelumnya diimplementasikan untuk memeriksa dokumen impor tanpa pemeriksaan fisik, menjadi salah satu fokus revisi regulasi DJBC. Dalam PER-2/BC/2022, disebutkan bahwa penghapusan jalur kuning bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi dalam proses pengeluaran barang impor. Sebelumnya, jalur kuning diterapkan untuk barang dengan risiko menengah atau jika terdapat kekurangan dalam dokumen pemberitahuan pabean.

Dengan penghapusan jalur ini, DJBC berharap proses pengeluaran barang impor akan menjadi lebih sederhana dan cepat. Kini, importir hanya akan menghadapi dua jalur:

1. Jalur Hijau: Barang impor yang diproses melalui jalur hijau tidak memerlukan pemeriksaan fisik atau penelitian dokumen oleh pejabat bea cukai. Barang bisa langsung dikeluarkan setelah persetujuan administrasi.
2. Jalur Merah: Barang impor yang termasuk dalam jalur merah akan melalui pemeriksaan fisik serta penelitian dokumen secara menyeluruh sebelum barang dikeluarkan dari pelabuhan.

Baca Juga: Pemeriksaan Fisik dalam Kepabeanan: Regulasi, Prosedur, dan Implementasi

Dampak Penghapusan Jalur Kuning

1. Percepatan Proses Impor

Salah satu dampak langsung dari penghapusan jalur kuning adalah percepatan dalam pengeluaran barang impor. Sebelumnya, jalur kuning sering memperlambat proses karena membutuhkan penelitian dokumen tambahan sebelum barang dapat dikeluarkan. Dengan hanya dua jalur yang tersedia, proses impor kini menjadi lebih ringkas.

2. Penyederhanaan Regulasi

Penghapusan jalur kuning ini merupakan bagian dari penyederhanaan regulasi dalam kepabeanan. Dengan adanya dua jalur utama, importir tidak lagi harus menghadapi ketidakpastian apakah barang mereka akan dikenakan pemeriksaan dokumen tambahan atau tidak.

3. Pengawasan yang Lebih Terfokus

Dalam aturan baru, pengawasan terhadap barang impor difokuskan pada jalur merah, yang mencakup barang dengan risiko tinggi atau barang yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Dengan demikian, proses pemeriksaan dapat dilakukan lebih selektif dan efisien, tanpa mengganggu kelancaran arus barang secara keseluruhan.

4. Kewaspadaan Terhadap Risiko Administrasi

Bagi para importir, hilangnya jalur kuning berarti mereka harus semakin teliti dalam memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen. Jika terjadi kesalahan administrasi atau ketidaklengkapan dokumen, barang mereka mungkin akan langsung diproses melalui jalur merah, yang berarti waktu pengeluaran barang akan menjadi lebih lama.

Peraturan Terkait Pengeluaran Barang Impor

Penghapusan jalur kuning diatur secara jelas dalam beberapa peraturan DJBC dan undang-undang terkait kepabeanan, antara lain:

• PER-2/BC/2022: Merupakan peraturan terbaru yang menghapus jalur kuning dan memfokuskan pengeluaran barang impor pada jalur merah dan hijau.
• PER-16/BC/2016: Peraturan ini sebelumnya mengatur tentang pembagian jalur pengeluaran barang impor, yang mencakup jalur merah, hijau, dan kuning.
• PMK 228/2015: Mengatur detail teknis mengenai pelaksanaan pengeluaran barang impor dan tata cara pemeriksaan barang di pelabuhan.
• UU Kepabeanan: Pasal 3 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan fisik barang impor dilakukan secara selektif untuk menjaga kelancaran arus barang dan tidak menghambat proses perdagangan.

Tips Bagi Importir untuk Menyiasati Perubahan Aturan

Untuk memastikan proses impor berjalan lancar di tengah perubahan regulasi ini, importir dapat mengikuti beberapa langkah berikut:

1. Pastikan Dokumen Lengkap dan Tepat: Dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan sangat penting untuk memastikan barang dapat diproses melalui jalur hijau dan dihindari dari pemeriksaan jalur merah.
2. Pantau Regulasi Terbaru: Importir disarankan untuk selalu memantau perkembangan regulasi terkait kepabeanan dan bea cukai untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
3. Konsultasi dengan Ahli Kepabeanan: Menggunakan jasa konsultan kepabeanan dapat membantu perusahaan menghindari kesalahan administrasi dan memastikan proses impor berjalan lebih efisien.
4. Gunakan Teknologi dan Sistem Otomatisasi: Mengadopsi teknologi seperti CEISA (Customs-Excise Information System and Automation) untuk memantau status impor dapat membantu mengurangi risiko penundaan dalam proses pengeluaran barang.

Kesimpulan

Penghapusan jalur kuning dalam proses pengeluaran barang impor oleh DJBC merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan mempercepat arus barang di pelabuhan. Dengan hanya menggunakan jalur hijau dan merah, proses kepabeanan menjadi lebih terfokus dan selektif. Namun, para importir harus lebih waspada dalam memastikan kepatuhan dokumen dan peraturan yang berlaku untuk menghindari keterlambatan pengeluaran barang.

Untuk informasi tentang Bea Cukai Indonesia silahkan kunjungi website bea cukai disini.

Kumpulan konsultasi bea cukai disini.

Topik: bea cukai, jalur kuning, jalur hijau, impor barang, peraturan impor, DJBC, pengawasan impor, pemeriksaan barang, aturan baru, revisi regulasi