Kegiatan impor barang pindahan menjadi salah satu aspek penting dalam regulasi kepabeanan di Indonesia. Berdasarkan UU Kepabeanan, terdapat kebijakan khusus terkait pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan. Mari kita telaah lebih dalam mengenai konsep dan regulasi yang mengatur impor barang pindahan di Indonesia.
Konsep Impor Barang Pindahan
Menurut UU Kepabeanan, setiap barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia dianggap sebagai barang impor dan dapat dikenakan bea masuk. Namun, ada beberapa pengecualian.
Definisi Impor Barang Pindahan: Berdasarkan PMK 28/2008, barang pindahan didefinisikan sebagai barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang sebelumnya berdomisili di luar negeri, yang kemudian dibawa ke Indonesia.
Dengan demikian, barang pindahan mendapatkan pembebasan dari bea masuk, kecuali untuk barang-barang yang dianggap sebagai barang dagangan atau kendaraan bermotor.
Baca Juga: Panduan Lengkap Memilih Jasa Impor Terbaik : Rahasia Sukses Impor Barang
Pembebasan Bea Masuk Barang Pindahan: Siapa yang Berhak?
Terdapat lima kelompok yang dapat memperoleh pembebasan bea masuk untuk barang pindahan:
1. PNS, TNI, dan Polri
- Bertugas di luar negeri minimal 1 tahun, terbukti dengan keputusan penempatan dan penarikan kembali.
- Tugas belajar di luar negeri minimal 1 tahun dengan bukti surat keterangan belajar.
2. Pelajar dan Mahasiswa
- Belajar di luar negeri minimal 1 tahun dengan bukti surat keterangan telah selesai belajar.
3. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- Ditempatkan di perwakilan Indonesia di luar negeri minimal 1 tahun dengan bukti surat keterangan dan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri.
4. Warga Negara Indonesia (WNI)
- Pekerja yang pindah dan tinggal di luar negeri minimal 1 tahun dengan bukti surat keterangan pindah.
5. Warga Negara Asing (WNA)
- Pindah ke Indonesia dengan bukti Izin Menetap dan Izin Kerja Sementara paling singkat 1 tahun.
Barang pindahan yang diberi fasilitas pembebasan harus tiba bersama atau paling lama 3 bulan setelah atau sebelum kedatangan pemiliknya di Indonesia.
Proses Pemberitahuan Pabean Barang Pindahan
Sebelum pembebasan diberikan, pemilik barang atau kuasanya harus memberitahukan kepada kantor pabean. Ada tiga dokumen yang harus dilampirkan:
- Daftar rincian barang.
- Surat keterangan dan dokumen yang dimaksud dalam Pasal 3.
- Fotokopi paspor.
Kesimpulan
Impor barang pindahan memiliki regulasi khusus dalam UU Kepabeanan. Pembebasan bea masuk diberikan untuk memudahkan warga yang pindah, namun ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Dengan memahami regulasi ini, proses impor dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Untuk informasi tentang Bea Cukai Indonesia silahkan kunjungi website bea cukai disini.
Topik: Barang Pindahan, UU Kepabeanan, Pembebasan Bea Masuk, PMK 28/2008, PNS, TNI, Polri, TKI, WNI, WNA, Proses Pabean, Impor