Penyelenggara Kawasan Berikat

Perubahan Data Izin Kawasan Berikat

Perubahan Data Kawasan Berikat Sesuai PER-19 BC 2018

Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB dapat mengajukan permohonan perubahan data izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. Permohonan perubahan data izin Kawasan Berikat wajib dilampiri dokumen pendukung sesuai perubahan data yang dimohonkan. Perubahan Izin Kawasan Berikat dan Dokumen Pendukung Perubahan data izin kawasan berikat tersebut berupa : Perubahan […]

Perubahan Data Izin Kawasan Berikat Read More »

Ketentuan IT Inventory Kawasan Berikat

Ketentuan IT Inventory Kawasan Berikat

Salah satu kewajiban Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB adalah mendayagunakan IT Inventory yaitu teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang. IT Inventory tersebut merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yang menghasilkan informasi aporan keuangan. IT Inventory tersebut harus bisa diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan

Ketentuan IT Inventory Kawasan Berikat Read More »

Kewajiban Penyelenggara Kawasan Berikat dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB

Kewajiban Penyelenggara Kawasan Berikat dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB

Pengusaha yang telah ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mempunyai Kewajiban atas Penetapan tersebut. Kewajiban Penyelenggara Kawasan Berikat dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB diatur dalam PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Kewajiban Penyelenggara Penyelenggara Kawasan Berikat dan mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat wajib: menyediakan ruangan, sarpras, dan fasilitas yang

Kewajiban Penyelenggara Kawasan Berikat dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB Read More »

Tata Cara Permohonan Perizinan Kawasan Berikat

Tata Cara Permohonan Perizinan Kawasan Berikat

Kawasan Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari TLDDP guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai yang berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Tata Cara Perizinan Kawasan Berikat diatur dalam PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Perusahaan yang hendak menjadi Penyelenggara Kawasan

Tata Cara Permohonan Perizinan Kawasan Berikat Read More »

Pendirian Kawasan Berikat dan Perizinan Kawasan Berikat

Pendirian Kawasan Berikat dan Perizinan Kawasan Berikat

Kawasan Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari TLDDP guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai yang berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Ketentuan pendirian Kawasan Berikat diatur dalam PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Persyaratan Pendirian Kawasan Berikat Kawasan, Bangunan dan/atau tempat yang hendak dijadikan

Pendirian Kawasan Berikat dan Perizinan Kawasan Berikat Read More »

Penyelenggara dan Pengusahaan Kawasan Berikat

Penyelenggara dan Pengusahaan Kawasan Berikat

Kawasan Berikat adalah kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Pengawasan dimaksud yaitu dilakukan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai dengan tetap menjamin kelancaran arus barang. Pemeriksaan Bea dan Cukai tersebut dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Pada Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Berikat. Penyelenggaraan Kawasan Berikat dilakukan oleh Penyelenggara

Penyelenggara dan Pengusahaan Kawasan Berikat Read More »

Scroll to Top