UU Kepabeanan

Sanksi Denda atas Pelanggaran Ketentuan Keringanan Bea Masuk

Fasilitas
Sanksi Denda atas Pelanggaran Ketentuan Keringanan Bea Masuk

Importir yang tidak memenuhi ketentuan terkait dengan pembebasan atau keringanan bea masuk bisa dikenakan sanksi denda. Pengenaan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU Kepabeanan. Merujuk pada kedua pasal tersebut, sanksi denda yang dikenakan terhadap pelanggar berkisar antara 100% sampai dengan 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Pengertian Pelanggaran Ketentuan Keringanan […]

Sanksi Denda atas Pelanggaran Ketentuan Keringanan Bea Masuk Read More »

Perbedaan Empat Jenis Bea Masuk Tambahan di Indonesia

Impor
Perbedaan Empat Jenis Bea Masuk Tambahan di Indonesia

Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pada dasarnya, semua barang yang masuk ke Indonesia diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Bea masuk dikenakan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga untuk pengawasan lalu lintas barang serta melindungi industri dan konsumen dalam negeri. Selain bea masuk yang

Perbedaan Empat Jenis Bea Masuk Tambahan di Indonesia Read More »

Hati-Hati, Kesalahan dalam Melaporkan Nilai Pabean Bisa Berujung Denda hingga 1000%

Impor
Hati-Hati, Kesalahan dalam Melaporkan Nilai Pabean Bisa Berujung Denda hingga 1000%

Undang-Undang (UU) Kepabeanan telah mengatur secara ketat pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan. Sanksi ini beragam tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, terutama kesalahan dalam melaporkan nilai pabean yang dapat mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk. Artikel ini akan mengulas secara mendalam ketentuan sanksi administrasi berdasarkan UU Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah terkait, serta langkah-langkah yang

Hati-Hati, Kesalahan dalam Melaporkan Nilai Pabean Bisa Berujung Denda hingga 1000% Read More »

Audit Kepabeanan Menurut UU Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan

Pabean
Audit Kepabeanan Menurut UU Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memegang peran krusial dalam mengawasi lalu lintas barang di wilayah pabean Indonesia. Salah satu instrumen pengawasan utama yang digunakan oleh DJBC adalah audit kepabeanan. Mari kita bahas secara mendalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan audit kepabeanan. Definisi Audit Kepabeanan Menurut UU dan PMK Menurut UU Kepabeanan (No. 10/1995, s.t.d.d

Audit Kepabeanan Menurut UU Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Read More »

Tinjauan Mendalam Tentang Impor Barang Pindahan Sesuai UU Kepabeanan

Pabean
Tinjauan Mendalam Tentang Impor Barang Pindahan Sesuai UU Kepabeanan

Dalam era globalisasi, mobilitas manusia antarnegara semakin meningkat. Baik itu untuk tujuan pendidikan, pekerjaan, maupun tugas kenegaraan. Saat individu tersebut memutuskan untuk kembali ke tanah air, seringkali mereka membawa barang-barang pribadi atau yang dikenal dengan barang pindahan. Namun, bagaimana regulasi kepabeanan terkait impor barang pindahan di Indonesia? Dan siapakah yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk?

Tinjauan Mendalam Tentang Impor Barang Pindahan Sesuai UU Kepabeanan Read More »

Impor Barang Pindahan: Memahami Konsep dan Tata Caranya

Impor, Pabean
Impor Barang Pindahan: Memahami Konsep dan Tata Caranya

Kegiatan impor barang pindahan menjadi salah satu aspek penting dalam regulasi kepabeanan di Indonesia. Berdasarkan UU Kepabeanan, terdapat kebijakan khusus terkait pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan. Mari kita telaah lebih dalam mengenai konsep dan regulasi yang mengatur impor barang pindahan di Indonesia. Konsep Impor Barang Pindahan Menurut UU Kepabeanan, setiap barang yang masuk

Impor Barang Pindahan: Memahami Konsep dan Tata Caranya Read More »

Pengertian Pemberitahuan Pabean: Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian

Pabean
Pengertian Pemberitahuan Pabean: Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian

Pemberitahuan pabean adalah salah satu elemen esensial dalam proses kepabeanan di Indonesia. Ini adalah instrumen yang memungkinkan para pemangku kepentingan dalam kegiatan impor dan ekspor untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah UU Kepabeanan. Pengertian Pemberitahuan Pabean Dalam konteks UU Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.175/PMK.04/2014, pemberitahuan pabean didefinisikan sebagai pernyataan formal yang diajukan

Pengertian Pemberitahuan Pabean: Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian Read More »

Tindak Pidana Kepabeanan dalam UU Kepabeanan

Artikel Bea Cukai
Tindak Pidana Kepabeanan dalam UU Kepabeanan

Dalam dinamika perekonomian Indonesia, sektor kepabeanan memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan sebagai benteng proteksi terhadap barang-barang impor. Namun, dibalik kompleksitas prosedur dan aturan di bidang ini, seringkali muncul pelanggaran yang dikenal dengan tindak pidana kepabeanan. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, namun juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian

Tindak Pidana Kepabeanan dalam UU Kepabeanan Read More »

Scroll to Top