New Post
-
Barang Pindahan: Pengertian, Fasilitas dan Syarat sesuai PMK Tahun 2025
Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik seseorang yang semula berdomisili di luar negeri dan kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Sesuai PMK 25/2025,…
-
Ketentuan Baru Ekspor Barang Menggunakan Moda Multimoda
Dalam kegiatan ekspor barang, dikenal dua skema utama pengangkutan yang diatur dalam PER-27/BC/2024, yakni angkut terus dan angkut lanjut. Angkut terus adalah pengangkutan barang ekspor…
-
Ketentuan Ekspor Kembali Barang Impor Berdasarkan PMK 102/2019
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019 menetapkan ketentuan baru mengenai ekspor kembali barang impor guna memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan pengawasan kepabeanan. Peraturan ini…
-
PMK 4 Tahun 2025: Ketentuan Terbaru Pembebasan Bea Masuk atas Barang Reimpor
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan kembali bahwa barang reimpor yang memenuhi syarat dapat diberikan pembebasan bea masuk. Aturan ini…
-
Agen Fasilitas Kepabeanan – Peran Strategis dalam Mendorong UMKM Go Ekspor
Dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing industri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor…
-
Dampak Bea Masuk Tambahan Terhadap Harga Produk Impor
Dampak Bea Masuk Tambahan – Dalam perdagangan internasional, pemerintah Indonesia menerapkan bea masuk tambahan sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan…
-
Perbedaan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan
Perbedaan Bea Masuk Tambahan – Dalam sistem kepabeanan Indonesia, dikenal dua jenis bea masuk atas barang impor, yaitu bea masuk dan bea masuk tambahan. Keduanya…
Recent Articles
-
Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) dalam Audit Kepabeanan
Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, terdapat situasi di mana audit harus dihentikan sebelum mencapai kesimpulan akhir. Untuk mendokumentasikan penghentian…
-
Pembaruan Aturan Audit Kepabeanan dan Cukai: PMK 114/2024 dan PER-2/BC/2025
Pemerintah telah memperbarui regulasi terkait audit kepabeanan dan cukai guna meningkatkan pengawasan, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan audit.…
-
Ketentuan Baru Barang Kiriman: Implementasi PMK 4/2025
Ketentuan Baru Barang Kiriman – Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai revisi…
-
Memahami CPD Carnet dalam Kepabeanan: Fasilitas untuk Kendaraan Bermotor
Apa itu CPD Carnet dalam Kepabeanan ? – Dalam dunia perdagangan internasional, terdapat berbagai fasilitas yang mempermudah pergerakan…
-
Kenapa Desain Pita Cukai Selalu Berubah Setiap Tahun?
Pita cukai merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan Indonesia, terutama dalam pengawasan produk-produk yang dikenakan cukai…
-
Apa Itu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)?
Apa Itu DBH CHT ? – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah dana yang dialokasikan…
-
Pengecualian Bea Masuk Tambahan untuk Barang Kiriman Tertentu
Pemerintah Indonesia terus berupaya menyederhanakan regulasi kepabeanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi arus barang. Salah satu langkah…
-
Peran Strategis Kementerian Keuangan dalam Kepabeanan dan Cukai untuk Mendukung Asta Cita Presiden RI
Peran Strategis Kemenkeu – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik…
-
Vehicle Declaration dalam Kegiatan Ekspor-Impor: Definisi, Prosedur, dan Regulasi
Vehicle Declaration dalam Kegiatan Ekspor Impor – Dalam aktivitas perdagangan internasional, khususnya yang melibatkan kendaraan bermotor, terdapat prosedur…
-
Perpanjangan Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah untuk Mobil Listrik CBU dan CKD
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan industri kendaraan listrik. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah…
