New Post
-
PMK 4 Tahun 2025: Ketentuan Terbaru Pembebasan Bea Masuk atas Barang Reimpor
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan kembali bahwa barang reimpor yang memenuhi syarat dapat diberikan pembebasan bea masuk. Aturan ini…
-
Agen Fasilitas Kepabeanan – Peran Strategis dalam Mendorong UMKM Go Ekspor
Dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing industri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor…
-
Dampak Bea Masuk Tambahan Terhadap Harga Produk Impor
Dampak Bea Masuk Tambahan – Dalam perdagangan internasional, pemerintah Indonesia menerapkan bea masuk tambahan sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan…
-
Perbedaan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan
Perbedaan Bea Masuk Tambahan – Dalam sistem kepabeanan Indonesia, dikenal dua jenis bea masuk atas barang impor, yaitu bea masuk dan bea masuk tambahan. Keduanya…
-
Waspada Penipuan Jasa Unlock IMEI: Panduan Lengkap Registrasi Resmi
Penipuan Jasa Unlock IMEI – IMEI (International Mobile Equipment Identity) adalah identitas unik pada setiap perangkat seluler yang digunakan untuk mengenali dan mengendalikan perangkat di…
-
Perubahan Format Customs Declaration Sesuai PER-5/BC/2025
Kami menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah memberlakukan penyesuaian terhadap format Customs Declaration (CD) untuk seluruh penumpang internasional yang masuk ke wilayah…
-
Cara Menghindari Bea Masuk Tambahan Saat Impor Barang
Bea masuk tambahan merupakan pungutan di luar bea masuk normal yang dikenakan atas barang impor dalam kondisi tertentu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat…
Recent Articles
-
Pengecualian Bea Masuk Tambahan untuk Barang Kiriman Tertentu
Pemerintah Indonesia terus berupaya menyederhanakan regulasi kepabeanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi arus barang. Salah satu langkah…
-
Peran Strategis Kementerian Keuangan dalam Kepabeanan dan Cukai untuk Mendukung Asta Cita Presiden RI
Peran Strategis Kemenkeu – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik…
-
Vehicle Declaration dalam Kegiatan Ekspor-Impor: Definisi, Prosedur, dan Regulasi
Vehicle Declaration dalam Kegiatan Ekspor Impor – Dalam aktivitas perdagangan internasional, khususnya yang melibatkan kendaraan bermotor, terdapat prosedur…
-
Perpanjangan Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah untuk Mobil Listrik CBU dan CKD
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan industri kendaraan listrik. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah…
-
Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ): Regulasi, Fungsi, dan Prosedur Terbaru
Dalam upaya meningkatkan daya saing nasional dan memfasilitasi perdagangan global, pemerintah menerapkan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan…
-
Peran Bea Cukai dalam Penyelesaian Barang Kiriman: Proses, Regulasi, dan Tantangan
Penyelesaian Barang Kiriman – Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan internasional. Kemajuan teknologi…
-
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai: Pilar Utama Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Indonesia
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC) merupakan elemen vital dalam sistem pengawasan kepabeanan dan cukai di…
-
Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai: Pengertian, Hak, dan Kewajibannya
Auditee dalam konteks audit kepabeanan dan cukai adalah pihak yang menjadi objek pemeriksaan oleh auditor dari Direktorat Jenderal…
-
Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) ?
Apa Itu NITKU ? – Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai pengganti Nomor…
-
Pemahaman Mendalam tentang Fasilitas PPN Tidak Dipungut di Kawasan Berikat
Kawasan Berikat merupakan area dengan fasilitas khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan industri dan perdagangan. Salah…
